SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H Mawardi Yahya menginginkan tidak ada pro dan kontra dalam implementasi program dana desa, sehingga diharapkan program dana desa langsung dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat di desa.
Hal ini dikatakannya saat menghadiri pembukaan rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa provinsi Sumsel tahun 2019 di Asrama Haji Palembang, Selasa (5/2).
Jumlah dana desa yang tidak sedikit kata Mawardi tentu memicu kekawatiran akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana desa termasuk misalnya diakibatkan kesalahan kepala desa karena ketidaktahuan terhadap penyelenggaraan administrasi dana desa.
• Senjata Canggih dari Rusia Terkini Bisa Bikin Musuh Halusinasi Jokowi Sebut Seperti Politik Lawannya
• Bernasib Sial, Jose Mourinho Dijatuhi Hukuman 1 Tahun Penjara, Karena Kasus Ini
• Hasil Babak Pertama Home United Vs Persija Jakarta, Tampil Agresif, Persija Imbangi Home United
Maka dari itu pihaknya berupaya mengingatkan dan memberi pembinaan kepada para kepala desa agar tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar aturan hukum.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa diperlukan pengawasan, pencegahan dan penanganan permasalahan dana desa.
Ia berharap dana desa ini dapat dipergunakan membangun desa yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakat desa, namun tetao menghindari adanya penyelewengan dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana desa.
• Perayaan Imlek 2570 di Kelenteng Dewi Kwan Im Palembang. Ini Tahapan Ritual Sembahyangnya
• Pengemis Datang Lebih Awal Harapkan Angpao dari Jemaat Vihara. Rezeki di Tahun Baru Imlek
• Cuaca Ekstrim Jalan di Sanga Desa Amblas, Dishub Muba Sigan Pasang Trafic Block
"Karena justru sebaliknya ada beberapa desa yang menerima program desa ini berjalan baik, namun tidak sedikit membawa malapetaka perpecahan pimpinan kepada masyarakat, kalau ini bisa membawa manfaat dan meningkatkan kesejahteraan saya yakin ini akan terus berlanjut, namun bila lebih banyak mudharatnya bukan tidak mungkin program ini tidak menghasilkan perubahan dan perlu dievaluasi," ujarnya.
Melihat program dana desa masih belum berjalan baik, keterlibatan para konsultan atau tenaga ahli pemberdayaan kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping lokal desa yang ditugaskan terkait dalam mengarahkan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa membantu pelaksanaan di lapangan dan apa yang diharapkan bisa berjalan baik.
• Cuaca Ekstrim Jalan di Sanga Desa Amblas, Dishub Muba Sigan Pasang Trafic Block
• SEDANG BERLANGSUNG, Home United vs Persija Jakarta, Ini Link Live Streamingnya
• Pengemis Datang Lebih Awal Harapkan Angpao dari Jemaat Vihara. Rezeki di Tahun Baru Imlek
"Inilah momen bapak ibu menjadi nilai ukur berhasilnya atau tidak berhasilnya program desa, adanya keterlibatan pendamping supaya jalannya bisa selaras dengan diharapkan pemerintah, dan saya mengharapkan para pendamping adalah bagian hasil dari masyarakat, diketahui bahwa tujuan presiden membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, bagaimana program ini seharusnya mendapatkan simpati dari masyarakat, sebagai yaitu ujung tombak dari keberhasilan program ini," harapnya.
Diterangkannya bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap dana APBN dan mempunyai hak dalam bidang pengawasan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang merupakan perpanjangan dananya dari APBN, maka peran Provinsilah harus berkewajiban mengawasi kegiatan Program dana desa tersebut karena Pemerintah Provinsi merupakan perwakilan pemerintah daerah.
• SEDANG BERLANGSUNG, Home United vs Persija Jakarta, Ini Link Live Streamingnya
• Tak Banyak yang Tahu, Anak Sule Pacari Aktor Tampan Ini, Sang Pacar Intens Bagikan Momen Romantis
• Ada 3 Pemain Asing Liga 1 2019 Yang Memiliki Pengalaman Bermain di Liga Champion, Ini Orangnya
Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang di susun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintahan melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.
Sementara itu Kepala dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Povinsi Sumsel HM Yusnin S.Sos mengatakan ditahun ini dari hasil seleksi ada 11 orang tenaga Ahli, 82 tenaga pendamping desa dan 1332 tenaga pendamping lokal untuk mendampingi kegiatan penyaluran dana desa.
http://palembang.tribunnews.com/2019/02/05/tak-ingin-ada-pro-kontra-mawardi-yahya-ingin-dampak-dana-desa-bisa-dirasakan-langsung-masyarakatBagikan Berita Ini
0 Response to "Tak Ingin Ada Pro Kontra, Mawardi Yahya Ingin Dampak Dana Desa Bisa Dirasakan Langsung Masyarakat - Sriwijaya Post"
Post a Comment