Ambruknya Saham Grup Lippo Tersapu Badai Meikarta

JAKARTA - Konglomerasi bisnis milik Mochtar Riady, Grup Lippo tersandung kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung, korupsi ini membelit megaproyek andalannya, Meikarta.

Tak pelak, hal ini pun menjadi sentimen negatif yang memukul harga saham dari emiten Grup Lippo. Padahal, harga saham Grup Lippo memang tengah tertekan, dan kasus korupsi Meikarta semakin membuat parah kondisinya.

BERITA TERKAIT +

Misalnya saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Emiten ini yang menangani langsung Meikarta yang berada di Jawa Barat, proyek tepatnya di Bekasi, Cikarang hingga Karawang.

Harga saham LPCK telah turun sebesar Rp185 atau 13,36% menjadi Rp1.200 pada penutupan Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK melakukan operasi tangkat tangan atas sejumlah pejabat Bekasi.

Secara tahunan (year on year), saham LPCK telah turun sebesar 69% dibandingkan dengan harga saham pada 16 Oktober 2017 yang sebesar Rp3.880.

Induk usaha LPCK, yakni PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) juga ikut anjlok. Sahamnya turun Rp16 atau 5,52% menjadi Rp274.

Secara tahunan (yoy), saham LPKR sama juga kondisinya dengan saham LPCK. Saham LPKR turun 62,2% dibandingkan harga saham pada 16 Oktober 2017, Rp725.

Tapi ternyata, bukan hanya saham sektor properti dari Grup Lippo yang terkena dampak negatif kasus korupsi Meikarta. Emiten Grup Lippo di luar bisnis properti juga ikut melemah.

Misalnya saham PT Siloam International Hospital Tbk (SILO), pengelola rumah sakit Siloam, turun Rp120 atau 4,76% menjad Rp2.400 pada penurupan Selasa 16 Oktober 2018. Secara yoy, saham ini malah turun lebih dalam, mencapai 74% dari harga Rp9.275 yang dicatat pada 16 Oktober 2017.

Begitu juga saham emiten sektor ritel Grup Lippo, mengalami pelemahan. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) tercatat melemah Rp4 atau 2,37% menjad Rp165. Secara tahunan (yoy), saham MPPA turun 74,8% dibanding harga saham Rp655 pada 16 Oktober 2017.

KPK telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.

(dni)

Let's block ads! (Why?)