Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Agus Salim Pranoto mempersoalkan peran pemerintah dalam mendorong desa tertib adminstrasi. Menurutnya, pemerintah telah gagal dalam mendorong desa melaksanakan program dan laporan sesuai waktu yang ditentukan. ”Masak anggaran 2018 laporannya belum selesai di 2019,” tutur politikus asal Kecamatan Modung itu Jumat (4/1).
Agus mendesak pemerintah untuk segera membenahi tenaga pendamping desa. Menurut dia, tenaga pendamping juga memiliki peran sangat vital dalam proses realisasi dan pelaporan DD. ”Pendamping perlu dikumpulkan diberikan pelatihan laporan, agar tidak ada lagi laporan molor,” pintanya.
Politikus PDI Perjungan tersebut berharap pemerintah serius menyikapi molornya laporan DD. Jika hal tersebut dibiarkan, akan berdampak kepada program desa yang lain. ”Kalau molor terus, bagaimana dengan program desa yang lain?” imbuhnya.
Kasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa (PPKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Abdul Holik membenarkan hingga saaat ini masih ada desa yang belum menyetorkan laporan DD tahap III. Menurut dia, seharusnya laporan DD tahap III sudah rampung pada 31 Desember 2018.
Holik tidak bisa menyebutkan jumlah dan nama desa yang belum menyetor laporan. Dia berdalih data desa yang telah melaporkan DD tahap III tidak ada pada dirinya. ”Datanya ada di staf saya, orangnya tidak masuk karena sedang operasi,” dalihnya.
Dia mengklaim pihaknya telah menyurati kecamatan untuk segera mendorong desa agar segera melaporkan realisasi. Kholik enggan serapan dan realisasi dana desa. Dia berdalih belum membaca laporan yang masuk. ”Sebagian sudah melaporkan,” katanya. (jup)
(mr/luq/bas/JPR)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Laporan Dana Desa 2018 Belum Rampung - Jawa Pos"
Post a Comment