Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang menilai, ke depan fungsi BPD harus lebih ditingkatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
”Kenapa masih ada banyak permasalahan di desa, selain dari pengawasan fungsi BPD tidak optimal,” ujarnya kepada koran ini kemarin. Dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebenarnya sudah jelas diatur baik fungsi dan peran BPD sebagai lembaga desa. Termasuk diantaranya fungsi BPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
”Jadi BPD itu punya peran signifikan seperti menyelenggarakan musyawarah desa bersama kepala desa,” ungkapnya. Selama ini, dalam pengamatan dia, keberadaan BPD masih belum mampu menunjukkan kinerja optimal. Bahkan, keberadaan beberapa BPD seakan hidup segan mati tak mau. ”Setiap kali saya ke desa, banyak yang mempertanyakan fungsi dan peran BPD,” ungkapnya.
Untuk itu, bila Jombang ingin mewujudkan berkarakter dan berdaya saing, maka harus berubah mulai sekarang. Baik dari tingkat desa yang menjadi penyangga awal pemerintah kabupaten. ”Jadi memang harus segera dilakukan perubahan,” tegas Kartiyono.
Kendati demikian, kesejahteraan BPD juga harus tetap diperhatikan. Tidak seperti sekarang ini kesejahteraan BPD masih kurang layak. ”Dengan jumlah BPD setiap desa yang mengawasi ratusan bahkan miliaran rupiah, saya rasa tidak manusiawi. Untuk itu perlu ditingkatkan, dengan tetap mengoptimalkan fungsi BPD,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang yang menyebut fungsi dan peran BPD saat ini memang belum optimal. Tugas-tugas yang diemban memang harus ditingkatkan kembali. ”Memang peran BPD sangat penting untuk mengawasi pemerintahan desa,” tegas politisi senior ini.
Untuk itu dia juga mendorong kepada Pemkab Jombang untuk memikirkan kesejahteraan BPD mengingat honorarium anggota BPD sekarang hanya Rp 40 ribu perbulan. ”Jadi ditingkatkan honornya, dengan harapan fungsi BPD bisa lebih meningkat lagi,” pungkasnya. (*)
(jo/yan/mar/JPR)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Realisasi Dana Desa Kacau, Belum Optimalnya BPD Dinilai Jadi Penyebab - Jawa Pos"
Post a Comment