Pertamina Bakal Hati-hati Akuisisi Blok Migas di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) tengah membidik potensi Participating Interest (PI) di Wilayah Kerja (WK) luar negeri yang telah terbukti menghasilkan produksi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya berupaya mengurangi risiko masalah hukum dalam penjajakan kerjasama di WK luar negeri seperti yang dilakukan pendahulunya.

"Untuk antisipasi masalah itu, akuisisi luar negeri kami fokus ke WK yang sudah berproduksi. Kami juga menggandeng aparat hukum dalam setiap langkah pelaksanaan," ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Nicke menyatakan, saat ini penjajakan terdekat masih pada dua perusahaan minyak asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yakni ADNOC dan Mubadala.

"Ini sudah kita jajaki di Abu Dhabi. Kita coba masuk ke sana," kata Dirut Pertamina itu.

2 dari 3 halaman

Masalah Sebelumnya

Konsumsi Avtur Pertamina Sumbagsel Menurun 40 Persen Jelang Lebaran — Kilang Pertamina RU III di Sungai Gerong Plaju Palembang (Dok. Humas Pertamina Sumbagsel / Nefri Inge)

Adapun sebelumnya, eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan telah divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia.

Karen Agustiawan dinyatakan bersalah terkait investasi Pertamina yang merugikan keuangan negara senilai Rp 568,066 miliar.

Dari fakta persidangan, majelis hakim menilai wanita yang pernah menjadi guru besar di Universitas Harvard ini tidak melakukan tata tertib aturan perusahaan dalam mengambil keputusan seperti investasi.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 15 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 284 miliar. Sementara vonis hakim tidak mewajibkan Karen membayar uang pengganti karena dinyatakan tidak terbukti menerima keuntungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) Rokan‎ setelah 2021. Keputusan ini merupakan kado pemerintah untuk rakyat Indonesia menjelang hari kemerdekaan ke-73.

Let's block ads! (Why?)