Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Diminta Arahkan Dana Desa untuk Pendidikan - Detiknews

Jakarta - Indonesia dinilai akan mengalami bonus demografi di tahun 2045. Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap akan membuat kebijakan dengan memprioritaskan sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan.

"Untuk Indonesia tahun 2045, saya dari sektor pendidikan jadi prioritas," ujar Herry dalam Seminar 'Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045' di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Untuk memperkuat SDM di Papua, dia mengusulkan agar seluruh anak di Papua wajib menjalani pendidikan anak usia dini (Paud). Sehingga, ke depannya Herry akan menganjurkan pemerintah lebih mendorong dana desa untuk sektor pendidikan. "Setiap kampung saya wajibkan untuk harus ada Paud, pendidikan anak usia dini setiap kampung, wajib dan dana desa harus berani didorong untuk membiayai guru-guru yang ada di setiap Paud yang ada di setiap kampung untuk menyiapkan SDM kita tetapi juga tingkat SD, SMP dan SMA dari sumber dana otonomi khusus, saya mengalokasikan dana terbesar untuk kontrak guru," ucapnya.

Lebih lanjut, Herry juga meminta kepada pemerintah agar memprioritaskan pendidikan di tanah Papua. Dia menyebut, Papua sangat kekurangan tenaga pendidik.

"Jujur, kami ini kekurangan guru. Saya hadir juga menjadi titipan saya untuk para media dan wartawan juga untuk menitipkan kepada Presiden, MenpanRB, bahwa kuota yang harus diberikan ke Papua adalah guru jadi prioritas," katanya.

"Di Papua 1 guru mengajar 3 kelas. Sampai kapanpun Indonesia emas hanya untuk ada di Jawa dan Sumatera dan Sulawesi di Papua tidak," lanjut Herry.

Sama dengan Herry, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan Indonesia harus menciptakan SDM handal untuk merebut bonus demografi 2045.

"Fokus pemerintah Kabupaten Luwu Utara khususnya adalah bagaimana menyiapkan anak kita yang hari ini supaya mereka betul siap untuk mengambil bagian di tahun 2045 ini. Kemudian sisi lain adalah masih bicara pendidikan. Hari ini PR kita yang tidak kalah adalah tingginya angka putus sekolah. Oleh karena itu, kami coba mendorong untuk melakukan audit sosial," kata Indah.

Untuk itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menganggarkan dana desa khusus untuk pendidikan di periode kedua, bukan hanya sekadar untuk membangun infrastruktur.

"Saya berharap ada kebijakan yang berbeda di periode ke-2 Pak Jokowi, bahwa dana desa tidak semata-mata diarahkan untuk infrastruktur desa. Pada karya itu boleh kita lakukan untuk pemberdayaan, termasuk untuk memperkuat pendidikan mulai dari desa," tuturnya.

Tonton juga video APBN 2020, Jokowi Fokus Pendidikan dan Kewirausahaan:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/idn)

Let's block ads! (Why?)