TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - DPW PKB Jawa Tengah berharap pesantren bisa mengakses semua fasilitas negara yang ada dengan adanya Undang-Undang Pesantren.
Selain itu, ada dorongan dana APBN yang ditambah untuk pesantren. Terutama, BOS pesantren dan yang lebih penting kesejahteraan bagi guru ngaji.
"UU Pesantren ini bisa benar-benar membawa kebaikan bagi pesantren. Jangan sampai seperti soal desa.
Dimana setelah ada nomenklaturnya, kemudian ada dana desa, namun ada banyak kades-kades yang masuk penjara," kata Ketua DPW PKB Jateng, KH M Yusuf Chudlori, usai mengikuti sosialisasi UU Pesantren di Kantor PWNU Jateng Jalan Dr Cipto Semarang, Senin (7/10/2019) malam.
Tidak hanya sosialisasi, dalam acara itu juga diadakan diskusi publik membedah UU Pesantren. Kegiatan diinisiasi DPW PKB dan PWNU Jateng.
Pada sosialisasi yang diikuti pengurus pondok pesantren se-Jawa Tengah itu, Gus Yusuf, sapaannya, mengatakan setelah ada UU, keberadaan pesantren tidak menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan.
"Undang-Undang ini dari kita, oleh kita, tapi jangan sampai menjerat kita," kata pria yang juga menjabat Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pesantren ini.
Menurutnya, dunia pesantren tidak hanya melulu soal pendidikan. Namun, ada aspek budaya hingga ekonomi.
Ia menegaskan, yang harus digarisbawahi dalam UU ini adalah adanya kepedulian negara kepada pesantren.
Atas dasar itu, menurutnya masih banyak masukan dari berbagai pihak agar UU ini benar-benar selaras dan tepat sasaran.
https://jateng.tribunnews.com/2019/10/08/dpw-pkb-jateng-berharap-uu-pesantren-tidak-sampai-seperti-persoalan-dana-desaBagikan Berita Ini
0 Response to "DPW PKB Jateng Berharap UU Pesantren Tidak Sampai Seperti Persoalan Dana Desa - Tribun Jateng"
Post a Comment