Duh! Cuma Buat Rakyat Miskin, Elpiji 3 Kg Juga Dibeli Orang Kaya - detikFinance

Jakarta - Pemerintah berhati-hati agar penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran. Pasalnya sejak 2017 realisasinya selalu bengkak, alias lebih besar dari kuota yang ditetapkan. Tentu itu menjadi tanggungan pemerintah dalam membiayai subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, dalam rapat panja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memaparkan, pada 2017 kuota elpiji 3 kg bersubsidi ditetapkan 6,2 juta ton sementara realisasinya 6,31 juta ton. Begitu pula 2018, kuotanya 6,45 juta ton tapi realisasinya 6,53 juta ton.

"Elpiji tabung 3 kg ini (konsumsinya) meningkat terus karena diperjualbelikan secara bebas. Konsumsi per tahun naik sekitar 5,5%," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dia mengatakan, kondisi tersebut disebabkan oleh distribusi tabung elpiji 3 kg yang bersifat terbuka. Artinya siapa saja bisa membeli, termasuk orang yang dikategorikan mampu sekalipun. Padahal di tabung elpiji sendiri sudah jelas-jelas ditulis, bahwa produk tersebut hanya untuk masyarakat miskin.

"Dia bisa dibeli oleh golongan masyarakat manapun. Bahkan kelompok 10% paling kaya itu pun masih bisa beli tabung elpiji 3 kg. Ini yang kadang-kadang kita sebut bocor, artinya dinikmati bukan oleh yang berhak," jelasnya.

Namun saat dimintai keterangan apakah 10% orang terkaya juga menikmati elpiji 3 kg atau hanya perumpamaan, dia tidak bisa menjelaskan secara tegas. Hanya saja jika mau, kata dia mereka bisa membelinya.

Selain itu, dia mengatakan yang bikin subsidi elpiji ini bisa membengkak karena adanya praktik pengoplosan, yaitu gas elpiji bersubsidi dipindahkan ke tabung non subsidi. Kemudian adanya penimbunan oleh pihak tak bertanggung jawab demi mencari keuntungan.

"Distribusi tabung elpiji 3 kg yang terbuka menyebabkan masyarakat cenderung membeli tabung elpiji tersebut, sehingga ada potensi terjadinya arbitrase, artinya ada yang bisa dioplos, bisa ditimbun dan seterusnya," jelasnya.

Untuk itu, menurut dia langkah paling tepat adalah membenahi mekanisme distribusi elpiji bersubsidi supaya benar-benar dinikmati yang berhak.

"Beberapa mekanisme telah diujicoba termasuk menggunakan sistem geometrik, e-voucher, dan ujicoba oleh beberapa kementerian lembaga di pemerintah. Teknologinya ada, bisa digunakan," tambahnya.