DPR Kritik Pemanfaatan Dana Desa yang Tak Optimal - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melanjutkan rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Pembahasan kali ini terkait pembentukan panitia kerja (kerja) untuk pembahasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.

Salah satu yang dibahas dalam rapat ini adalah pengalokasian dana desa. Anggota dewan bahkan mengkritik dana desa yang dinilai tidak optimal dalam mengangkat perekonomian daerah.

Terutama sektor investasi yang dinilai masih stagnan bahkan tidak mengalami peningkatan. Hal ini dinilai salah satu anggota Banggar Fraksi PKB Yanuar Prihatin karena dana desa yang tidak diserap dengan baik sehingga kalah dengan negara lain.

"Kalau mau narik lebih jauh kenapa potensi investasi di negara-negara sebelah nggak bisa kita manfaatkan bukan karena para pengusaha kita, tapi karena soft skill untuk tumbuh di sana nggak punya. Kemampuan kita merebut akses, merebut peluang juga sebagian karena soft skill-nya nggak ada," ujarnya di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menyusun laporan dan sebagainya. Padahal, selama ini hanya dibekali dengan pelatihan hard skill seperti ketrampilan teknikal, dan administratif saja.

"Ada soft skill di situ yang selama ini kurang kita sentuh dengan sempurna dan dengan baik. Kalau mau narik (investasi) lebih jauh, bukan karena para pengusaha kita tapi karena soft skill untuk tumbuh di sana enggak punya, kemampuan kita merebut akses, merebut peluang juga sebagian karena soft skill nya enggak ada," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengusulkan pemerintah harus mendesain kebijakan baru agar dana desa bisa dimanfaatkan dengan optimal. Misalnya, saat aparatur desa tidak bisa menulis laporan keuangan atau mengaplikasikan komputer maka harus diberikan pelatihan.

"Maka saya usul kebijakan ini harus diikuti dengan grand design plus roadmap pembangunan manusia aparatur desa. Sebetulnya setahun ke depan, 25 tahun ke depan kita ingin punya perangkat desa dengan kualifikasi kayak apa. Ini yang kita belum punya apalagi pemerintah udah punya tagline yang luar biasa, pembangunan manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas."

(dru)

Let's block ads! (Why?)