Program Pengentasan Kemiskinan di Jatim, Pemprov Gerojok Dana Desa - Jawa Pos

JawaPos.com – Pemprov memberikan atensi terhadap percepatan pembangunan desa-desa di Jatim. Hal itu tak lepas dari masih cukup tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan di provinsi ini.

Sejumlah program strategis mulai direalisasikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di sektor ini. Yang terakhir adalah melalui bantuan keuangan desa (BKD) dari pemprov.

Dalam program kali ini, sejumlah kebijakan baru disiapkan. Selain menambah jumlah desa penerima, gubernur memberikan sejumlah rambu-rambu terkait dengan penggunaan BKD untuk pengembangan desa-desa tersebut.

Tahun ini pemprov mendistribusikan program BKD itu ke 247 desa yang tersebar di 23 kabupaten di Jatim. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp 45,64 miliar.

Ke-247 desa penerima tersebut ditetapkan melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan gubernur. Jika dibandingkan dengan program sebelumnya, alokasi bantuan desa itu naik secara signifikan. Tahun lalu tercatat ada 203 desa yang masuk daftar penerima program tersebut.

Atensi pemprov terhadap sektor percepatan pengembangan desa tidak lepas dari masih tingginya kemiskinan desa-desa. Hingga saat ini, dari angka kemiskinan di Jatim yang mencapai 10,6 persen, sebaran terbesar terjadi di wilayah pedesaan (mencapai 15 persen) atau lebih tinggi dari kemiskinan perkotaan ( 6,9 persen).

Karena itu pula, selain jumlah desa penerima yang makin tinggi, gubernur memberikan atensi terkait dengan pemanfaatan bantuan itu kepada seluruh desa penerima.

’’Kami berharap, bantuan tersebut bisa menjadi sarana untuk perbaikan kesejahteraan di pedesaan,’’ katanya saat peluncuran BKD di Gedung Negara Grahadi kemarin.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu memberikan sejumlah strategi terkait dengan pemanfaatan bantuan tersebut. Salah satunya, dia meminta seluruh desa untuk mengembangkan potensi di wilayah masing-masing.

Di antaranya, dana itu bisa digunakan untuk pengembangan sektor wisata pedesaan. ’’Di Jatim saat ini ada 290 desa. Beberapa di antaranya sudah berhasil. Selain mampu memberdayakan masyarakat, juga bisa memberikan sumbangan kepada daerah,’’ jelasnya.

Selain itu, lanjut Khofifah, bantuan program tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mengakselerasi perkembangan ekonomi di desa itu. Termasuk sektor hulu juga perlu mendapat perhatian. ’’Pengembangan potensi desa tidak bisa parsial. Harus mulai dari hulu sampai hilir,’’ ujarnya.

Sementara itu, pada tahap awal penyaluran ini, sebanyak 78 desa sudah menerima BKD tersebut. Di sisi lain, desa penerima lain masih dalam tahap verifikasi. ’’Saat ini masih dalam tahap verifikasi lapangan. Sebab, proses ini harus dilakukan sebelum bantuan didistribusikan,’’ ucap Sekdaprov Heru Tjahjono.

Let's block ads! (Why?)