Berhentilah Saling Klaim Dana Desa! - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim anggaran Dana Desa ada karena petahana Presiden Joko Widodo.

Jokowi sendiri dalam debat calon presiden seri kedua, Minggu (17/2/2019), menyampaikan klaimnya mengenai Dana Desa yang digelontorkan pemerintahannya.

Menurut Jokowi, selama empat tahun pemerintahannya Rp 187 triliun digelontorkan untuk Dana Desa.

Sebaliknya, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nurwahid, mengingatkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai landasan Dana Desa, diteken Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Ketua DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung Prabowo-Sandi, Fahri Hamzah, bahkan mengklaim Prabowo lebih berjasa daripada Jokowi terkait Dana Desa.

Di akun Twitter-nya baru-baru ini, Fahri Hamzah menulis, “Pak Prabowo mendukung lahirnya UU Desa melalui Fraksi Gerindra DPR RI, Pak Jokowi tidak terlibat sama sekali.”

Baca: Cerita Hidayat Nur Wahid Tentang Dana Desa: UU-nya Diteken Era SBY, Pernah Ditolak PDIP

Fahri juga menulis, “Pak SBY memulai alokasi Rp 9 triliun dalam APBN 2015 dan didukung Pak Prabowo melalui Fraksi Gerindra. Pak Jokowi belum terpilih. Sejak awal, sebelum Pak Jokowi masuk Jakarta, Pak Prabowo adalah motor lahirnya UU Desa.”

Merujuk data Kementerian Keuangan, alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun.

Dengan demikian, total Dana Desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 187,68 triliun selama empat tahun.

Let's block ads! (Why?)