
Pemerintah sendiri sudah sepakat menaikkan alokasi subsidi solar yang semula ditetapkan Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter, demi menjaga harga solar subsidi tetap terjangkau oleh masyarakat. "Subsidi Rp 216,8 Triliun lebih tinggi dari yang dianggarkan karena ada perubahan policy subsidi energi terutama BBM," ucap Sri Mulyani.
Ketiga, belanja pegawai juga naik cukup pesat sebesar 10,87% YoY ke angka Rp 346,7 triliun. Hal ini nampaknya tidak lepas dari kebijakan THR dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pemerintah pada pertengahan tahun ini.
Keempat, di sisi lain ada satupos belanja yang pertumbuhannya tidak memuaskan, yakni pos belanja modal. Belanja modal terkontraksi atau tumbuh minus 11,4% YoY di tahun ini.
Pertumbuhan negatif belanja modal pemerintah menjadi menarik, karena nampaknya hal ini berhubungan dengan kebijakan Jokowi untuk menahan laju pembangunan infrastruktur demi menyelamatkan rupiah dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Di Indonesia, transaksi berjalan tidak pernah surplus sejak kuartal IV-2011. Bahkan defisitnya pernah mencapai titik nadir di 4,26% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2014.
Penyakit lama itu kambuh lagi pada 2018. Pada kuartal I, defisit transaksi berjalan masih di 2,17% PDB. Namun menjadi semakin dalam pada kuartal II yaitu 3,02% dan tambah parah di kuartal berikutnya yang mencapai 3,37%.
Sebagai informasi, belanja modal pemerintah merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap, yang pada umumnya memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Peningkatan belanja modal pemerintah akan mendorong naik komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Sehatnya pertumbuhan PMTB akan menjadi sinyal yang baik bagi ekonomi secara jangka panjang.
Selain itu, belanja modal juga akan meningkatkan kapasitas produksi negara melalui pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan penyeberangan, bandara, dan stasiun akan meningkatkan konektivitas antar wilayah membuka isolasi untuk meningkatkan kapasitas arus orang, barang, dan jasa.
Oleh karena itu, belanja modal menjadi pos belanja yang paling produktif dibandingkan pos anggaran lainnya. Perannya amat krusial dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sayang, nampaknya pos ini akhirnya dikorbankan demi menyelamatkan CAD dan rupiah.
Realisasi belanja modal hingga akhir Desember sendiri mencapai Rp 184,9 triliun, atau "hanya" 90,7% dari target APBN 2018. Realisasi itu menjadi yang paling kecil di antara belanja pegawai (94,8% APBN) dan belanja barang (99,1% APBN).
TIM RISET CNBC INDONESIA
(RHG/gus)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "APBN 2018: Subsidi BBM Bengkak 106%, Belanja Modal Minus 11% - CNBC Indonesia"
Post a Comment