APBN November: Belanja Modal Seret, Subsidi Mengalir Deras - CNBC Indonesia

- Belanja Pemerintah Pusat meningkat 16,78% secara tahunan (year-on-year/YoY) ke angka Rp 1.225,86 triliun hingga akhir November 2018. Realisasi itu lantas mencapai 84,28% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun.

Hal itu tercatat pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Setidaknya ada beberapa pos belanja pemerintah yang naik cukup kencang, yakni bantuan sosial (36,42% YoY), belanja barang (16,14% YoY), dan pembayaran bunga utang (19,72% YoY).</span> Adapun pos belanja pemerintah pusat yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah belanja subsidi, yang tumbuh sebesar 41,02% YoY.

Berikut ulasan Tim Riset CNBC Indonesia terhadap perkembangan sejumlah pos belanja hingga akhir bulan lalu.

Pertama, untuk pos pembayaran bunga utang, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan nampaknya memiliki andil bagi naiknya pembayaran bunga utang.

Sebagai catatan, hingga akhir November 2018, pembayaran bunga utang sudah mencapai Rp 252,06 triliun, atau mencapai 105,64% dari target APBN 2018. Artinya, pembayaran bunga utang pemerintah kini sudah melebihi target yang dicanangkan.

Sepanjang tahun ini hingga akhir November, nilai tukar rupiah memang melemah di kisaran 5,42%. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi nampaknya berdampak pada bertambahnya beban pemerintah untuk membayar bunga utang (khususnya untuk utang luar negeri).

Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebanyak 175 basis poin (bps) di tahun ini juga akhirnya mengerek suku bunga obligasi pemerintah, sehingga turut menambah cost of borrowing pemerintah Indonesia.

Kedua, kenaikan pos subsidi didorong oleh kenaikan subsidi energi yang mencapai Rp 130,43 triliun. Jumlah ini setara dengan 138% dari target APBN 2018 yang "hanya" sebesar Rp 94,5 triliun. Sama seperti, pembayaran bunga utang, belanja pemerintah cenderung jebol di pos ini.</span>

"Lebih tingginya realisasi belanja subsidi sampai dengan bulan November 2018 tersebut terutama disebabkan oleh realisasi belanja subsidi energi yang dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah (kurs), serta pembayaran kurang bayar belanja subsidi tahun-tahun sebelumnya," tulis Kementerian Keuangan dalam laporannya.

Sebenarnya, harga minyak jenis brent tercatat jeblok 12,2% di sepanjang tahun ini, hingga akhir November. Meski demikian, rata-rata harga minyak brent masih di tahun ini (hingga akhir November) masih berada di kisaran US$ 72,85/barel. Angka itu masih jauh lebih besar dibandingkan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) pada APBN 2018 yang sebesar US$ 48/barel.

Pada pertengahan tahun ini, pemerintah sendiri sudah sepakat menaikkan alokasi subsidi solar yang semula ditetapkan Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter.

Ketiga, di sisi lain ada satu-satunya pos belanja yang mencatatkan pertumbuhan negatif hingga akhir November ini. Pos itu bernama belanja modal, yang mencatatkan pertumbuhan - 6,95% YoY.

Penurunan belanja modal pemerintah menjadi menarik, karena nampaknya hal ini berhubungan dengan kebijakan Jokowi untuk menahan laju pembangunan infrastruktur demi menyelamatkan rupiah dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Pasalnya barang modal dan bahan baku untuk pembangunan infrastruktur mayoritas didatangkan dari luar negeri, atau diimpor. Belum bisa disediakan oleh industri pengolahan di dalam negeri.

Sebagai informasi, defisit neraca perdagangan mencapai US$ 7,51 miliar di sepanjang tahun ini (hingga November 2018). Sementara itu, CAD mencapai 3,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2018, terparah sejak Juli 2013.

Padahal, peningkatan belanja modal pemerintah akan mendorong naik komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di dalam PDB. Sehatnya pertumbuhan PMTB akan menjadi sinyal yang baik bagi ekonomi secara jangka panjang.

Selain itu, belanja modal juga akan meningkatkan kapasitas produksi negara melalui pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, bandara, dan stasiun akan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan kapasitas arus orang, barang, dan jasa.

Oleh karena itu, belanja modal sejatinya menjadi pos belanja yang paling produktif dibandingkan pos anggaran lainnya. Perannya amat krusial dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sayang, nampaknya pos ini akhirnya dikorbankan demi menyelamatkan CAD dan rupiah.

Realisasi belanja modal hingga akhir November sendiri mencapai Rp 128,2 triliun, atau baru sebesar 62,88% dari target APBN 2018. Realisasi itu menjadi yang paling kecil di antara belanja pegawai (87,81% APBN) dan belanja barang (78,25% APBN).

TIM RISET CNBC INDONESIA

(RHG/dru)

Let's block ads! (Why?)