Pos Indonesia Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Pengiriman Buku Gratis

Liputan6.com, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum soal pengiriman buku secara gratis. Sebab, tanpa adanya payung hukum, beban biaya pengiriman akan terus ditanggung oleh PT Pos.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, ‎sejak tahun lalu, PT Pos telah melaksanakan program pengiriman buku gratis guna meningkatkan literasi baca masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan instruksi lisan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Presiden bilang eh krim dong tiap tanggal 17 lewat Pos Indonesia. Kami juga menyambut baik. Tapi ini juga enggak ringan bebannya untuk kami. Jadi saya sedang menggalang dukungan untuk ini kami pikul bareng-bareng. Jangan hanya Pos saja. Tapi orang lain juga harus bantu dong," ujar dia di Gedung Pos Ibu Kota, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut Gilarsi, selama ini biaya pengiriman untuk program tersebut dibebankan kepada dana Corporate social responsibility (CSR). Namun kini dana tersebut sudah tidak mampu menanggung biaya tersebut.

"Jadi instruksi Presiden itu kan harus diwujudkan dalam bentuk apakah dalam Inpres atau apa supaya melindungi kami juga kan. Karena kalau terus-terusan kami melakukan dengan our own cost, kan batas kita hanya di CSR, di luar CSR sudah tidak bisa lagi kita. Nah ke depan kita minta orang lain untuk ikut memikul," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)