'Tampang Boyolali', bagaimana kemiskinan dipotret dari sudut pandang politik?

Pernyaatan calon presiden Prabowo Subianto tentang kemiskinan masyarakat Boyolali, Jawa Tengah, memicu pro-kontra dan dikaitkan dengan konstelasi politik tahun 2019.

Namun akademisi menyebut kesejahteraan versi Jakarta tak selalu sama dengan nilai kebahagiaan lokal.

"Kebahagiaan dan kemakmuran relatif, tidak bisa diukur dengan material saja," kata Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Negeri Surakarta, Andrik Purwasito, Senin (05/11).

"Orang Jawa mengukur kebahagiaan juga dari sisi spiritual," ujar Andrik saat dihubungi.

Andrik mengatakan, penilaian terhadap suatu kelompok masyarakat seharusnya didasarkan pada indikator lokal. Menginap di hotel berbintang, kata Andrik, belum tentu penanda kemakmuran warga pedesaan.

"Daerah pegunungan tidak boleh dikatakan miskin. Ada rahmat gunung berupa air yang cukup. Mestinya data itu diolah dahulu, tanya pada orang Boyolali," kata Andrik.

Pernyataan Prabowo yang ramai dibicarakan muncul saat ia meresmikan kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di kabupaten itu, 30 Oktober lalu.

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebut melalui pidato itu Prabowo sebenarnya tengah mengkritik perekonomian Indonesia. Andre mengklaim kalimat Prabowo disalahartikan oleh sebagian pihak.

"Ada upaya memelintir pernyataan Prabowo. Ini menggiring kita ke politik rasial dan kebencian."

"Substansi pidato kesenjangan ekonomi, tidak ada niat mendiskreditkan atau menghina masyarakat Boyolali," ujar Andre.

Kalian tampang tidak orang kaya

Merujuk transkrip yang dilansir Kompascom, pidato Prabowo terdiri dari 790 kata.

Di tengah pidatonya, Prabowo berkata, "negara dan bangsa kita masih dalam keadaan tidak baik, ekonomi kita tidak di tangan bangsa kita sendiri."

Kemudian Prabowo menuturkan, "Saya keliling Jakarta saya lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung menjulang tinggi, hotel-hotel mewah."

"Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir, tampang kalian tampang tidak orang kaya, tampang kalian, tampang Boyolali."

"Karena itulah saya melihat rakyat masih banyak yang tidak mendapatkan keadilan dan tidak dapat kemakmuran, dan tidak dapat kesejahteraan," kata Prabowo saat itu.

Bagaimanapun, kubu Jokowi tetap berkeras Prabowo mengkritik pemerintah secara keliru. Sebagai tokoh nasional yang tengah maju dalam pemilihan presiden, Prabowo diminta tak mengeluarkan pernyataan kontroversial.

"Jangan asosiasikan perilaku negatif pada kelompok atau daerah tertentu. Semua kelompok harus dirangkul dengan bahasa dan tutur kata yang lebih baik," kata politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Merujuk data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tingkat kemiskinan di Boyolali terus menurun dalam periode 1999 hingga 2013.

Pada 1999, persentase kemiskinan di kabupaten itu mencapai 36.91%. Angka itu turun menjadi 13,27% tahun 2013.

Adapun, Badan Pusat Statistik menyebut jumlah penduduk miskin di Boyolali mencapai 116.390 orang atau 11,96% pada 2017. Persentase itu di atas kemiskinan nasional yang berkisar 10,12%.

Andrik Purwasito mengatakan beragam proyek pembangunan pernah muncul di Boyolali, baik yang memicu resistensi maupun yang mampu melibatkan partisipasi warga.

Pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan salah satu proyek kontroversial di kabupaten itu. Selama 1985 hingga 1991, penduduk dari 37 desa digusur pemerintah untuk merealisasikan waduk tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menuding proyek itu memicu kemiskinan di Boyolali. Ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kala itu disebut lebih rendah dari anggaran yang dipinjamkan Bank Dunia.

"Warga Boyolali kritis pada persoalan kehidupan tapi adaptif pada pembangunan dan pembaruan. Demokratisasi di sana berjalan cukup baik," ujar Andrik.

Dalam konstelasi politik, Boyolali lekat dengan PDIP, Partai berlambang kepala Banteng itu memegang 25 dari total 45 kursi DPRD. Bupati Boyolali saat ini, Seno Samudro, memenangkan pilkada 2015 dengan dukungan PDIP.

Ahad lalu, Seno dan sejumlah anggota DPRD setempat berunjuk rasa di jalanan Boyolali. Mereka mendesak Prabowo meminta maaf pada warga Boyolali.

Pada hari yang sama di Tangerang, Banten, Joko Widodo menyatakan orangtuanya berasal dari Boyolali. Namun Jokowi tak menyebut apapun yang berkaitan dengan pidato Prabowo.

"Yang namanya berpolitik itu ya yang harusnya beradab, beretika dan dengan tata krama," katanya.

Let's block ads! (Why?)