Tak Ada Protes Aturan Ganjil Genap saat Pertemuan IMF-World Bank

JAKARTA - Pemerintah memberlakukan kebijakan ganjil genap di Bali terhitung tanggal 7 Oktober 2018 lalu. Tujuannya adalah untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank.

BERITA TERKAIT +

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, hingga hari ini, kebijakan ganjil genap di Bali menurutnya terlihat sukses. Sebab sudah dua hari berjalan, kebijakan ganjil genap di Bali tak ada satupun yang memprotesnya.

Hal tersebut berbeda dengan kebijakan ganjil genap di Jakarta. Kebijakan ganjil genap di Jakarta yang seyogyanya untuk mendukung pelaksanaan event Asian Games 2018, mendapatkan respon yang negatif dan banyak masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

"Evaluasinya mungkin sampai sekarang saya tidak mendengar ada persoalan. Apalagi masyarakat Bali itu kan relatif mudah ya," ujarnya kepada Okezone, Rabu (10/10/2018)

Lagi pula lanjut Budi, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Bali ini tidak diberlakukan full day. Pemberlakukan ganjil genap di Bali sendiri hanya berlaku pada pukul 06.00 - 09.00 dan 15.00-19.00

"Apalagi kan waktunya itu dari jam 6-9 jam 15.00-19.00," ucapnya.

Budi menjelaskan, awal mula dari penerapan ganjil genap di Bali adalah ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan agar kebijakan yang sama ditapkan saat Annual Meeting IMF World Bank. Pasalnya, saat kebijakan ganjil genap diterapkan di event Asian Games, pemerintah bersama pihak Kepolisian berhasil untuk membuat arus kendaraan lancar.

"Ganjil genap di Bali itu jadi gini ceritanya. Pak Menteri waktu di Jakarta itu kan berhasil ganjil genap beliau menyampaikan ke saya coba disampaikan kepada provinsi provinsi yang kondisi lalu lintasnya sudah demikian crowded. Tapi kalau kemudian tidak bergerak dan menata dengan menggunakan manajemen lalu lintas yang baik," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berencana memberlakukan sistem ganjil genap untuk kendaraan roda empat di Bali. Pemberlakuan ganjil genap tersebut akan dilakukan selama penyelenggaraan pertemuan tahunan (Annual Meeting) IMF World Bank pada 8 Oktober hingga 14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Dia mengatakan, pemerintah tidak menginginkan para delegasi IMF dan World Bank akan terjebak macet selama perhelatan akbar tersebut. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat Bali memberikan toleransi mengenai hal tersebut.

"Lagi sosialisasikan bila dimungkinkan dalam 10 hari itu ganjil genap, karena kita tidak mau tamu-tamu kita terjebak macet. Saya minta toleransi masyarakat Bali," jelasnya.

(dni)

Let's block ads! (Why?)