Berantas Pungli, Jembatan Timbang Lampung Beroperasi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan pengoperasian Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) alias jembatan timbang di Way Uray, Lampung. Peresmian sendiri dilaksanakan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, jembatan ini dengan dibangun untuk mencegah pelanggaran muatan kendaraan barang yang akan masuk Sumatera. Ini juga sekaligus untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan barang dengan muatan berlebih.

BERITA TERKAIT +

“Dengan jembatan timbang yang baru ini banyak filosofi, antara lain terang, kita pasang banyak lampu di sini. Kedua yakni akuntabel dan keterbukaan tercermin dari bangunan yang modern dan minimalis serta banyak kaca. Sehingga orang dari luar bisa melihat apa yang dilakukan anggota di dalam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/10/2018).

Budi menyambut baik pembangunan yang modern dan minimalis serta dipenuhi banyak kaca. Sebab ini bisa mencegah adanya petugas yang menerima pungli dari para pengemudi yang melanggar.

Menurutnya, pungli terjadi karena ada kondisi petugas yang meminta dan masyarakat yang memberi. Dia pun menegaskan jembatan timbang bukanlah tempat untuk pemerintah mencari uang melainkan untuk mengawasi, oleh karenanya bangunan tersebut sengaja dibuat transparan agar masyarakat umum juga bisa mengawasi bersama.

"Jadi tiap ada pelanggaran harus ada penindakan. Sejak Agustus lalu kami menerapkan penurunan barang terhadap pelanggaran yang beratnya lebih di atas 100% dan saya minta tiap beberapa bulan atau 1 tahun dievalusi karena seharusnya tiap tahun ada penurunan (terhadap angka over dimensi-over loading/ODOL/truk kelebihan muatan),” ucapnya.

Apalagi menurut Budi, jembatan timbang ini merupakan pertama yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Oleh karenanya, dia meminta kepada seluruh pegawai yang ada di daerah untuk menjaga jembatan timbang tersebut dengan cara tidak menerima pungli.

"Bagi operator terutama pemilik kendaraan, kami berharap jangan begitu ada pelanggaran nanti ingin memberi dan akhirnya ada pungli,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu & Lampung Rahman Sujana mengatakan, pembanguan jembatan timbang Way Urang ini terbagi dalam beberapa tahap. Dari mulai fasilitas utama dan penunjang di tahap pertama, finishing di tahap kedua dan pengerjaan sistem informasi di tahap ketiga.

“Progress pembangunan jembatan timbang Way Urang ini terbagi dalam 3 tahap yaitu pekerjaan persiapan fasilitas utama, penunjang, pelengkap pada 2017, tahap kedua yaitu pekerjaan lanjutan dan finishing, dan tahap ketiga pekerjaan sistem informasi dan pagar keliling,” kata Rahman.

Pelayanan Lamban karena SDM Kurang, Puluhan Truk Kontainer Antre di Tanjung Priok

Rahman juga menambahkan, pihaknya sejak 12 September 2018 lalu telah melakukan sosialisasi dengan Surveyor Indonesia guna mendapatkan data angkutan barang dan memberikan informasi terkait keselamatan angkutan. Karena berdasarkan catatannya, dari 789 kendaraan ada sekitar 70% yang melanggar dan 17% diantaranya disebabkan oleh over dimensi dan 83% pelanggaran overloading-nya.

“Terkait ODOL dilakukan sosialisasi terhadap pramudi angkutan barang. Dari 789 kendaraan yang tidak melanggar sebanyak 237 kendaraan atau 30%, dan yang melanggar 552 kendaraan atau 70%. Pelanggaran tersebut terbagi menjadi 17% pelanggaran over dimensi sementara 83% pelanggaran overloading,” kata Rahman

Sebagai informasi, jembatan timbang Way Urang yang merupakan salah satu jembatan timbang yang sangat strategis sebagai pintu utama pengawasan angkutan barang di wilayah Pulau Sumatera. Jembatan ini memiliki luas lahan 19.620 meter persegi dengan landasan utama sebesar 18 meter dan kapasitas 80 ton.

Jembatan timbang Way Urang diperkuat oleh personil dengan jumlah 26 orang yang terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang tenaga honorer serta didampingi pegawai dari Surveyor Indonesia sebanyak 17 orang.

Dalam pengelolaan jembatan timbang Way Urang, Kementerian Perhubungan akan tetap berupaya mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan dibuka peluang kerjasama dengan pihak swasta, Badan Usahan Milik Negara (BUMN), dan Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) dalam pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh jembatan timbang sehingga menumbuhkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di wilayah sekitarnya. (yau)

(rhs)

Let's block ads! (Why?)