Sri Mulyani Akui Transaksi Berjalan Jadi Titik Lemah Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. Bahkan, menjadi titik lemah Indonesia yang selalu dilihat pelaku pasar.

Ia mengatakan selama ini pemerintah tak pernah menganggap puas dengan posisi fundamental makroekonomi Indonesia, terlebih di tengah tekanan global seperti saat ini. Pemerintah cenderung fokus memperbaiki titik lemah saat ini, yakni defisit transaksi berjalan.

Data Bank Indonesia per akhir kuartal II 2018 menunjukkan transaksi berjalan mengalami defisit mencapai US$8 miliar atau setara 3 persen terhadap Produk Domestik bruto (PDB). Ini merupakan defisit terdalam sejak kuartal II 2014 yang saat itu 4,3 persen terhadap PDB.

"Kalau menghadapi situasi eksternal, kami tidak bisa mengatakan fundamental kuat jadi tidak melakukan apa-apa, yang kami lihat adalah melihat ke pondasinya. Mana faktor yang dianggap market sebagai sumber paling lemah, selama ini kan dianggapnya dari neraca berjalan," jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/8).

Ia juga mengakui defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran secara keseluruhan merupakan momok atas rentannya Indonesia terhadap sentimen eksternal.

Pasalnya, Indonesia jadi tidak bisa memupuk devisa untuk menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang kini sudah mencapai 9 persen. Alih-alih menabung, Indonesia malah mencatat pengurasan devisa US$13,68 miliar sejak awal tahun.

Waspada Ekonomi Argentina

Dia memprediksi serangan terhadap rupiah akan semakin kuat di depan. Langkah pemerintah Argentina dalam menarik bantuan likuiditas sebesar US$50 miliar untuk anggaran 2019 dianggap sebagai sentimen sangat kuat. Ini semakin diperparah bahwa kepanikan pasar modal di Negeri Tango itu tak kunjung reda.

"Situasi ini masih berlangsung karena kondisi krisis di Argentina masih akan berjalan dan mungkin akan menimbulkan dampak spillover ke negara berkembang. Market pun pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan seberapa pun kecilnya," jelas dia.

Maka itu, intervensi pemerintah dalam jangka pendek dan paling mudah dilakukan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan adalah mengendalikan devisa. Upaya seperti menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi kurang lebih 900 barang konsumsi pun sedang disiapkan.

Hanya saja, Sri Mulyani masih mempertanyakan kesiapan industri dalam negeri untuk melakukan substitusi barang impor yang dimaksud. Di samping itu, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini bisa membuahkan potensi inflasi barang impor.

"Namun, sejauh ini kajian BKF bilang ini volumenya kecil terhadap total inflasi," imbuh dia. (lav/bir)