Tahun Politik, Sri Mulyani Minta PNS Kemenkeu Netral

JAKARTA - Indonesia tengah menyambut tahun politik yang jatuh di 2019. Tahun depan akan berlangsung Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara serentak.

Tentu menuju tahun politik terdapat banyak pandangan terkait calon yang diusung, khususnya pada Pilpres 2018. Di mana terdapat dua pasangan calon yakni Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

BERITA TERKAIT +

Dalam dinamika politik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto menyatakan, Pegawai Negara Sipil (PNS) di lingkungan Kemenkeu harus bersikap netral. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ibu Menteri (Keuangan) memberikan arahan untuk kita tetap bekerja profesional, tetap netral, tidak berpengaruh oleh dinamika politik, terus bekerja dengan baik," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Menkeu Sri Mulyani: Dengan UU PNBP Pemerintah Bisa Pangkas 70.000 Tarif Kementerian atau Lembaga

Dia menyatakan, memang sesuai arahan PNS harus pada posisi yang netral dalam dinamika politik. Terlebih saat ini, ketika tahun politik kian mendekat.

"Sehingga itu sudah melekat pada diri kami sebagai ASN bertindak netral," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani batal masuk tim pemenangan calon presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) KH Ma'ruf Amin.

Menkeu Sri Mulyani: Dengan UU PNBP Pemerintah Bisa Pangkas 70.000 Tarif Kementerian atau Lembaga

Sri Muliyani mengaku tidak mendapatkan restu dari Jokowi. Pasalnya, Presiden ingin mantan direktur bank dunia itu fokus mengelola keuangan negara.

"Persiden melihat kepentingan lebih besar dari sisi perekonomian, saya selama ini kan sudah menyampaikan saya fokus untuk mengelola keuangan negara," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sri Mulyani memaparkan bahwa Jokowi menilai perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan perhatian khusus lantaran pemerintah akan segera membahas RAPBN 2019. "Pokoknya saya mengatakan, saya fokus di APBN dan itu sesuai dengan (permintaan) presiden," ucapnya.

(feb)

(rhs)

Let's block ads! (Why?)