Dana Desa Tak Tepat Sasaran, Laporkan ke BPK

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnaen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MENGGALA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Tulangbawang menyikapi adanya realisasi dana desa (DD) yang diduga belum tepat sasaran.

DPMPK menyarankan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) setempat bila menemukan adanya penyimpangan ataupun alokasi DD yang dinilai tidak tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (PUEMTTG) DPMPK Tulangbawang Ami Iswandi Ismed Balaw menegaskan, masyarakat bisa melaporkan kasus penyaluran DD ke BPK.

Baca: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 542 Juta, Kades di Lampung Selatan Ditahan

"Silakan laporkan kepada BPK bila ada DD yang tidak tepat sasaran. BPK yang punya kewenangan atas tugas alokasi dan realisasi DD di setiap kampungnya. Proses pengusulan anggaran melalui pintu BPK dan musyawarah kampung," tegas Ami, Senin, 6 Agustus 2018.

Ami juga membantah bila DPMPK dikatakan hanya menyetujui pos anggaran yang diusulkan dari masing-masing kampung. Menurut dia, usulan anggaran setiap kampung sudah disaring melalui BPK dalam rapat atau musyawarah kampung.

"Proses pengusulan dana desa setiap kampung melalui proses aspiratif dengan masyarakat kampung. Program penyerapan anggarannya disetujui oleh masyarakat kampung," kata dia.

Baca: Penyerahan APBDes untuk Dana Desa Ditenggat 21 Mei

Ami membenarkan DD direalisasikan untuk program-program untuk menumbuhkan dan menghidupkan ekonomi kecil, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja serta ekonomi kreatif dan teknologi tepat guna.

"Kuncinya adalah di lembaga BPK-nya. Alokasi anggaran sesuai dengan hasil musyawarah kampung. Tujuan dan arah alokasi DD mengacu pada hasil kesepakatan musyawarah para tokoh masyarakat, pemuda, dan agama," tutupnya. (*)

Let's block ads! (Why?)