2019, Alokasi Dana Desa Sukoharjo Naik Menjadi Rp 146 Miliar - Tribun Solo

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sukoharjo melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018, di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (19/12/2018).

Kegiatan Evaluasi Kinerja pengelolaan ADD dan DD dihadiri para Camat, Kasi PMD Kecamatan, tenaga ahli pendamping desa, Kaur Keuangan serta perwakilan badan Keuangan Daerah dan perwakilan bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas PMD, YC. Sriyana mengatakan pengelolaan ADD dan DD Tahun 2018 bahwa yang sumber dana desa dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

“Pemkab Sukoharjo dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas pelaksanaan ADD dan DD relative cukup baik, dilihat dari sisi alokasi anggaran terus mengalami kenaikan setiap tahun." kata Sriyana.

• Bupati Karanganyar Juliyatmono Ingatkan Warga untuk Tidak Pinjamkan Sertifikat Tanah ke Orang Lain

Pemkab Sukoharjo Pada tahun 2015 mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 45 Miliar dan pada tahun 2018 ini sudah meningkat menjadi Rp 126 Miliar.

Pada tahun 2019 mendatang, direncanakan alokasi anggaran sekitar Rp 146 Miliaruntuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan di desa.

Menurut Sriyana, tujuan dilaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan ADD dan DD untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan.

Selain itu untuk pengelolaan pembangunan sekaligus pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya untuk mengevaluasi diri seberapa jauh kita bisa menjalankan amanat yang dibebankan terkait pengelolaan tersebut.

• Sosialisasikan Program BPNT, KPw BI Solo Kemas Lewat Pertunjukan Wayang

Sehingga pemerintah dapat melakukan pemetaan permasalahan permasalahan yang ada, harapannya tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

“Saya berharap hari kedepan pelaksanaaan ADD dan DD di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan semakin baik lagi, dan setiap desa bisa mandiri," katanya.

Hali ini untuk meningkatkan tata tertib dalam pengelolaan administrasi khususnya administrasi pengelolaan ADD dan DD dan lebih baik dalam pelaksanaannya. (*)

Let's block ads! (Why?)