Bertemu Kementerian Desa, Khofifah Kembali Sorot Tajam Kemiskinan di Jatim

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa terus melakukan komunikasi strategis dengan sejumlah pihak untuk menjalankan navigasi program sebelum dilantik Maret 2019 nanti.

Hari ini, Selasa (28/8/2018), Khofifah bertemu dengan Sekjend Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, dalam kegiatan rapat evaluasi dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, swasta dan organisasi tahun 2018 di Hotel Swiss Bellin, Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah ingin agar Kementerian Desa bisa ikut memberikan perhatian pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

"Data survei Maret 2018 yang baru dirilis Juni 2018 menunjukkan kemiskinan di Jawa Timur menggelembung di pedesaan. Ada sebanyak 15,13 persen kemiskinan di desa, sedangkan di kota separonya," ujar Khofifah di depan sekjen Kemendes.

• Aksi Ganti Presiden Mulai Marak, Begini Tanggapan Serius Khofifah

Masih dari data yang sama, dalam setahun secara nasional ada penurunan kemiskinan sebanyak 630 ribu. Dari jumlah itu, dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur paling sedikit masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan.

Dimana Jawa Tengah bisa mengentaskan orang miskin sebanyak 300 ribu, sedangkan untuk Jawa Barat bisa mengentaskan sebanyak 130 ribu, dan untuk Jawa Timur bisa mengentaskan hanya sekitar 73 ribu.

"Maka butuh dipetakan detail, mana desa yang memberikan kontribusi kedalaman kemiskinan, mana yang memberikan kontribusi angka putus sekolah, dan mana yang memberikan kontribusi bertambahnya kemiskinan," tegasnya.

Langkah tersebut disebut Khofifah sebagai 'zooning' untuk mendapatkan pemetaan yang jelas terhadap masalah kemiskinan di pedesaan yang terjadi di Jawa Timur.

• Seminggu Pacari Siswi SMA di Surabaya, Pemuda ini Langsung Ajak Hubungan Badan, Terungkap WhatsApp

"Kalau tidak dipetakan detail, maka akan sepyur-sepyur nggak signifikan penanganannya," imbuh Khofifah.

Oleh sebab itu Khofifah mengatakan, buthb ada partnership antar lembaga pemeterintah. Termasuk dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang salah satunya menurut Khofifah terkait LMDH.

"LMDH ini nggak bisa mendapatkan seperti pupuk bersubsidi, alat-alat pertanian, karena mereka tidak terdata dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani, nggak masuk ke perencanaan keuangan daerah, padahal produk mereka dihitung sebagai produk Jawa Timur," tandasnya.

Ada sebanyak 1.800 lebih LMDH di Jawa Timur, di seluruh kabupaten ada. Mereka membutuhkan perhatian yang agar bisa sama-sama produktif dengan kesempatan yang sama sebagaimana petani lain.

• Dituding Telah Diskreditkan Banser, LBH Ansor Bergerak Laporkan Ahmad Dhani CS ke Polisi

"Mereka tidak menuntut kepemilikan atas lahan. Mereka hanya ingin mengolah, dan harapan saya bisa ada perhatian supaya mereka bisa tersentuh bantuan alat pertanian," kata Khofifah.

Sementara itu Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya memang ingin ada sinergi dengan semua pihak termasuk dengan pemprov Jawa Timur. Terutama untuk bisa membangun desa di Indonesia.

"Harus ada kerjasama, kami ingin nantinya bersama Bu Khofifah mulai tahun depan bisa memberikan erbaikan untuk kemajuan di desa," tegas Anwar. (Surya/fatimatuz zahroh)

• Kisah Gadis Pemberani asal Surabaya, Ponsel Dijambret Kejar Pelaku dan Menabraknya Hingga Terjungkal

Let's block ads! (Why?)