Beda Level, Tak Mungkin AS Perang Dagang dengan Indonesia

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mungkin melancarkan perang dagang dengan Indonesia karena defisit perdagangan AS dan Indonesia tak seberapa.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengaku kaget dengan pernyataan Staf Khusus Wakil Presiden, Sofyan Wanandi yang menyebut Presiden AS Donald Trump mengancam perang dagang dengan Indonesia.

BERITA TERKAIT +

“Saya tentu saja kaget, tapi juga geli. AS diklaim mengancam perang dagang dengan Indonesia? Lucu,” kata Dradjad melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/7/2018).

Lektor Kepala Perbanas Institute itu menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan fasilitas tarif yang disebut Generalized System of Preferences (GSP). GSP adalah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO/Organisasi Perdagangan Dunia.

“Singkatnya, melalui GSP satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Sementara itu eksportir negara kaya tetap dikenakan aturan umum WTO,” kata Dradjad.

Sejak 1974 AS sangat banyak memberikan GSP. Saat ini setidaknya terdapat 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS. Jumlah produk yang diberi GSP sekitar 5000-an item.

“Negara hebat seperti China, negara G7, Uni Eropa, Rusia, Australia, dan Selandia Baru tidak meminta dan tidak menerima GSP. Dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia,” kata dia.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Indonesia bersama dengan negara ASEAN lain seperti Thailand, Filipina, Kamboja dan Myanmar justru menjadi salah satu penerima GSP. Dengan demikian, langkah AS mengkaji GSP Indonesia merupakan hal yang wajar karena setiap tahun di-review.

Dradjad menyebut, pada April, AS mengumumkan akan melakukan review kelayakan GSP terhadap Indonesia dari sisi akses pasar, jasa, dan investasi. Yang menjadi sorotan antara lain industri obat-obatan, kimia/pertanian dan beberapa aturan sektor jasa dan investasi yang dinilai tidak adil.

“Itulah yang sebenarnya terjadi. Yaitu, review apakah Indonesia masih layak mendapat GSP. Dulu hanya HAKI, sekarang ditambah 2 kriteria: akses pasar serta jasa dan investasi. Apakah memberatkan kita? Tentu saja! Tapi ini bukan perang dagang. AS berbelas-kasihan ke kita. Dan sekarang mau ngecek apakah Indonesia masih pantas dibelaskasihani,” ujar Dradjad.

Dari sisi skala impor, kata dia, Indonesia juga enggak level diajak perang dagang AS. Impor AS dari Indonesia relatif sangat kecil. Hanya USD19,6 miliar pada 2015.

“Ini hanya sekitar 1/25 atau 4,1% dibanding impor dari China, 1/15 Kanada atau Meksiko, lebih dari 1/7 Jepang dan hampir 1/6 Jerman. Terlalu kecil,” katanya.

Meski mendapat GSP, ujar Dradjad, Indonesia tercatat sebagai pembayar pembayar tarif bea masuk terbesar kelima di AS sebesar USD1,3 miliar pada 2015 dengan tarif efektif 6,4% dua kali lipat China yang tanpa GSP tapi hanya kena 3%.

“Jadi untuk apa AS perang dengan Indonesia. Wong diplomat Indonesia selama ini sudah lemah dalam negosiasi tarif bagi negaranya. Kesimpulannya, tidak ada ancaman perang dagang dari AS. Daripada gagah-gagahan di dalam negeri, lebih baik pemerintah kerja kerja dan kerja menurunkan tarif efektif di atas,” katanya.

(dni)

Let's block ads! (Why?)