Akusisi Pertagas oleh PGN Bikin Masyarakat Harus Beli Gas Lebih Mahal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom, aktivis dan peneliti tambang, Salamuddin Daeng Salamudin Daeng mengatakan, terkait akusisi Pertagas oleh PGN, dirinya sudah mencurigai holding BUMN migas yakni antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) akan kisruh.

Holding sarat dengan permainan oligarki yang bertarung dalam sektor migas dan muara dari konflik ini nantinya pastilah kerugian masyarakat yang harus membayar gas dengan harga mahal.

"Publik sudah mengingatkan dari awal bahwa holding ini haruslah dimulai dengan regulasi atau perundang undangan yang kuat dan jelas. Tidak boleh didasarkan pada keinginan sesaat pemerintah karena peraturan yang lemah yang mendasari Holding BUMN akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pihak tertentu," kata Salamuddin dalam keterangan pers, Sabtu (30/6/2018),

Jika dilandasi oleh UU holding maka peluang moral hazard dapat diminimalisir.

Apalahgi dalam sistem yang ada sekarang bisnis gas memiliki rantai yang panjang untuk mencapai end user.

"Dalam rantai bisnis dari hulu sampai ke hilir inilah aktor aktor politik bermain dengan membentuk oligarki untuk mengambil keuntungan bagi koneksi dan jaringan bisnis mereka," katanya.

Oligarki ini adalah orang orang yang berkuasa baik di pemerintahan maupun di DPR.

Permainan oligarki yang paling menonjol di dalam BUMN gas adalah peran para trader swasta.

Mereka memgambil keuntungan cukup besar dalam proses distribusi gas yang yang dihasilkan oleh BUMN baik oleh Pertamina Gas (Pertagas), maupun oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Sekarang PGN dan pertagas tengah digabungkan dalam skema yang tidak clear, cenderung tumpang tindih dan mekanisme yang berubah ubah dari rencana awal. Secara tehnis dan detail hanya pemerintah yang tau," katanya.

Let's block ads! (Why?)