CORE: Pengentasan kemiskinan, pemerintah harus fokus penyediaan lapangan kerja - Kontan

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angka kemiskinan Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin pada September 2019, jumlah penduduk miskin turun menjadi 24,79 juta orang turun September 2018 yang sebanyak 25,67 juta orang.

Walaupun terjadi penurunan jumlah kemiskinan, pemerintah tetap menyediakan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penerima bantuan program tersebut pun sama seperti tahun lalu, di mana penerima BPNT sebesar 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan untuk PKH sebanyak 10 juta KPM.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, dengan adanya penurunan angka kemiskinan, penerima bantuan sosial (bansos) memang tak serta merta langsung dikurangi.

Dia berpendapat, penurunan angka kemiskinan tersebut perlu dilihat lebih jauh terjadi di kategori mana, apakah di kategori sangat miskin, miskin dan rentan miskin dan hampir miskin.

Faisal mengakui, penambahan jumlah penduduk miskin saat ini memang bergantung pada bantuan sosial. Namun, dia pun mengatakan bahwa bantuan sosial yang ada perlu dievaluasi.

"Kalau bansosnya terlambat datang, kemiskinan mudah meningkat, itu tidak sehat. Kita tidak ingin mengentaskan kemiskinan yang bergantung pada bansos," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Minggu (26/1).

Menurut Faisal, daripada bergantung kepada bantuan sosial, pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat miskin dan rentan miskin tersebut. Menurutnya, hal ini lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan.

"Jadi mereka bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Itu yang harus didorong, bantuan sosial memang harus dievaluasi apakah berhasil atau tidak," tutur Faisal.

Dia pun mengatakan, lapangan kerja yang disediakan harus sesuai dengan karakteristik masyarakat yang berada di garis kemiskinan, rentan miskin dan hampir miskin.

Artinya, lapangan kerja yang tersedia harus bisa menjangkau masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi atau keahlian khusus.

Lebih lanjut Faisal mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya memfokuskan pada industri 4.0 dan mendorong perusahaan-perusahaan startup saat ini.

Menurutnya, perusahaan tersebut akan lebih fokus pada tenaga kerja yang memiliki minat pada teknologi, di mana hal tersebut akan menyasar tenaga kerja dengan pendidikan menengah atas.

"Kalau strateginya itu saja, siapa yang menyediakan lapangan kerja bagi golongan bawah? Memang startup juga perlu didorong karena sudah zamannya, tetapi startup itu juga harus dimanfaatkan untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan pendidikan menengah ke bawah," kata Faisal.