BEI akan gunakan saham indeks IDX30 untuk underlying waran terstruktur

Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yoyok

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan waran terstruktur (structured warrant) dapat diperdagangkan pada kuartal II-2020. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Laksono Widodo mengatakan saat ini aturan soal waran terstruktur sedang dalam proses rulemaking rule.

“Sosialisasi akan terus berjalan sampai informasi mengenai produk ini sudah dianggap baik,” ujar Laksono saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (13/12).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan BEI memiliki wewenang untuk menentukan saham atau indeks saham yang akan menjadi underlying waran terstruktur. Laksono mengatakan saham yang akan menjadi underlying merupakan saham yang masuk dalam anggota IDX30.

“Nanti pada saatnya detailnya akan kami umumkan. Pokoknya harus saham IDX30,” ujar dia.

Direktur Utama Kresna Sekuritas sekaligus Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Octavianus Budiyanto mendukung adanya upaya penerbitan waran terstruktur ini. Apalagi dengan keputusan bursa memilih saham di indeks IDX30,karena saham-saham di sini terbilang likuid. Namun ada beberapa masukan yang dia usulkan kepada SRO.

“Pertama itu ada tentang jaminan 25%, itu terlalu mahal. Lalu juga harus memiliki manajemen risiko, itu apakah harus khusus soal itu?,” ujar dia.

Adapun, pada rancangan peraturan OJK (RPOJK) pasal 9 dijelaskan perusahaan efek yang menjadi perusahaan penerbit wajib memiliki modal kerja bersih yang disesuaikan minimal Rp 250 miliar dengan ketentuan kas dan setara kas minimum 25% dari nilai modal kerja bersih disesuaikan.

Selanjutnya di pasal 11 dijelaskan bahwa dalam menerbitkan waran terstruktur, perusahaan penerbit wajib memiliki sistem manajemen risiko. Di mana pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi manajemen risiko dilarang untuk merangkap jabatan pada fungsi lainnya seperti fungsi pemasaran dan pengelolaan benturan kepentingan.

Lebih lanjut, Octavianus juga menyoroti soal transaksi derivative yang mandeg di Indonesia. Untuk itu, dengan adanya upaya SRO mendorong adanya waran terstruktur, Octavianus menilai perlu adanya relaksasi beberapa peraturan. “Supaya transaksi derivatif menggeliat,” ujar dia.