Tambahan Anggaran Rumah Subsidi Masih Dibahas Pemerintah - Okezone

JAKARTA - Tambahan anggaran untuk rumah subsidi dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih belum jelas. Pasalnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan masih belum bisa memastikan kapan anggaran tersebut bisa dicairkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pihaknya masih melakukan diskusi dengan lintas Kementerian dan Lembaga lainnya. Termasuk juga mekanisme pencairan danannya dan juga jumlah anggaran yang akan dicairkan.

“Masih didiskusikan oleh pemerintah untuk FLPP. Intinya bentuknya akan ditunjuk pemerintah,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/9/2019).

Saat ditanyai mengenai target pembahasan tersebut Askolani menyebut akan dilakukan secepatnya tanpa menyebutkan tanggal pastinya. Padahal sdah banyak pengembang yang mengeluh dan akhirnya menghentikan pengerjaannya.

“Nanti ya sedang kita kaji,” ucapnya.

Rumah

Meskipun begitu, Askolani menyebut pemerintah akan terus mendukung pembangunan rumah subsidi. Oleh karena itu, pemerintah meminta kepada para pengembang untuk tidak menghentikan pembangunannya.

“Pemerintah akan dukung untuk bisa meningkatkan pembangunan rumah untuk MBR. Untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran Rp1,5 hingga Rp2 triliun untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skeman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini usulan tersebut sedang di hitung dan dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Basuki, usulan tersebut sesuai dengan masukan dari para asosiasi dan pengusaha. Selain itu usulan juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

“Iya ke Bu Menteri Keuangan ya, diusulkan ke Bu Menteri Keuangan. Nah untuk rumahnya lupa saya, daripada keliru,” jelasnya

Sebelumnya

Let's block ads! (Why?)