Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun Bangun Ibu Kota Baru di 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun di 2020 untuk pemindahan ibu kota. Anggaran tersebut tersebar di 5 kementerian.

"Sudah ada, totalnya sekitar Rp2 triliun yang tersebar di beberapa kementerian. Ada 5 atau 6 ya," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Terkait lahan ibu kota baru yang saat ini dikuasai oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto, dia menyebut pemerintah tak menyiapkan anggaran untuk pengambilalihan. Sebab, lahan itu merupakan lahan milik pemerintah.

"Tidak ada ganti rugi, maksudnya tidak ada transaksi ganti rugi atau jual beli lahan terkait penarikan konsesi tersebut," jelasnya.

"Itu adalah konsesi hutan tanaman industri (HTI) di atas lahan milik negara, dan ketika mereka mendapatkan konsesi sudah tahu konsekuensinya suatu saat konsesinya bisa diambil oleh negara, apabila negara membutuhkan," sambungnya.

Adapun investasi yang ada di lahan tersebut saat ini, akan menjadi pembicaraan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sukanto Tanoto.

"Iya itu LHK yang tahu bagaimana prosedurnya, tapi intinya kami tidak melakukan jual beli lahan di situ, karena tanahnya milik negara," tandasnya.

Wilayah Sekitar Tol Ibu Kota Baru Punya Potensi Pengembangan Pariwisata

Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan satu ruas tol baru di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU). Penajam Paser Utara sendiri telah ditetapkan pemerintah sebagai lokasi dari ibu kota baru.

Tak hanya jalur bebas hambatan, keberadaan Jembatan Tol Balikpapan-PPU sepanjang 7,35 km ini nantinya juga memungkinkan adanya pembentukan kawasan perumahan dan pariwisata baru di sisi ujungnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, kehadiran Tol Balikpapan-PPU dapat menunjang kepadatan volume lalu lintas, baik darat maupun laut, di sekitar kawasan.

"Kalau untuk traffic-nya iya (sudah ramai). Sebenarnya yang pakai darat maupun pakai (kapal) feri, sekarang pertanyaannya kan berapa yang akan pindah ke penggunaan jembatan tol tersebut," ujar dia kepada Liputan6.com, seperti dikutip Minggu (22/9/2019).

Adapun konstruksi Jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara yang menelan investasi sebesar Rp 15,53 triliun ini diperkirakan dapat berlangsung pada 2020. Saat ini, proses pengerjaan telah memasuki tahap prakualifikasi lelang yang diikuti oleh sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri.

Selanjutnya

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi tol pertama di Ibu Kota Baru dan akan beroperasi akhir Oktober 2019. (Dok. Jasa Marga)

Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Toll Road, PT Tol Teluk Balikpapan, China Road and Bridge Corporation, China Communications Construction Engineering Indonesia, dan China Construction Eight Engineering Division Corp LTD.

Lebih lanjut, Danang menyampaikan, BPJT ingin mendorong pihak pemrakarsa Tol Balikpapan-PPU untuk ikut serta mengembangkan kawasan di ujung jembatan tol, baik dari sisi Balikpapan maupun di sisi Penajam Paser Utara.

"Kemarin waktu saya ke sana kan belum ada rencana apa-apa untuk bagaimana mengembangkan sisi di Penajam Paser Utara. Tanahnya cukup luas, masih banyak yang kosong. Jadi kalau mau mengembangkan kawasan di sana untuk kegiatan real estate atau pariwisata sebenarnya sangat memungkinkan," tuturnya.