Menkeu katakan porsi APBN 2020 berpihak masyarakat miskin - ANTARA

Ini merupakan salah satu fokus belanja pemerintah untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan porsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2020 akan lebih optimal mendorong kesejahteraan masyarakat miskin dengan total alokasi mencapai Rp372,5 triliun.

"Ini merupakan salah satu fokus belanja pemerintah untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif," katanya dalam keterangan pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Selasa.

Menurut Menkeu, anggaran sebesar Rp372,5 triliun itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), miskin dan rentan miskin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci alokasi anggaran itu digunakan untuk bantuan pangan/kartu sembako sebesar Rp28,1 triliun untuk 15,6 juta keluarga miskin.

Untuk peningkatan produktivitas pertanian, ia menjelaskan alokasi digunakan untuk yakni subsidi pupuk sebesar Rp26,6 triliun bagi 16,2 juta petani.

Selain itu, mendukung pengembangan perekonomian desa melalui dana desa sebesar Rp72 triliun untuk 74.954 desa, termasuk 20.588 desa tertinggal dan 6.835 desa sangat tertinggal.

Untuk akses perumahan, Menteri merinci subsidi uang muka perumahan sebesar Rp600 miliar bagi 150 ribu keluarga MBR dan subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp3,9 triliun bagi 677 ribu keluarga MBR.

Menkeu menambahkan untuk program keluarga harapan sebesar Rp29,1 triliun yang tunai diberikan untuk 10 juta keluarga miskin.

Pemerintah, lanjut dia, juga memberikan pembiayaan ultra mikro sebesar Rp1 triliun kepada 1,6 juta debitur yang merupakan dana bergulir.

Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp13,8 triliun bagi 16,47 juta debitur, bantuan modal usaha produktif Rp270 miliar bagi 135 kepala keluarga dalam kelompok usaha bersama atau Kube.

Bantuan bagi nelayan juga dialokasikan yakni untuk premi asuransi Rp33 miliar untuk 170 ribu nelayan, fasilitas kredit Rp3,2 miliar untuk dua ribu nelayan dan diversifikasi usaha sebesar Rp4,7 miliar untuk dua ribu nelayan.

Sedangkan untuk kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp132,2 triliun yang di antaranya untuk bantuan iuran melalui JKN-KIS mencapai 96,8 juta jiwa sebesar Rp48,8 triliun.

Sisanya dialokasikan untuk penurunan prevalensi stunting, penyediaan makanan tambahan bagi balita, ibu hamil kurang energi kronik, fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 233 unit dan imunisasi 1,8 juta bayi usia 0-11 bulan.

Let's block ads! (Why?)