DPR dan Pemerintah Rapat Bahas Subsidi Elpiji 3 Kg - detikFinance

Jakarta - Kementerian Keuangan hari ini akan membahas subsidi energi khususnya elpiji 3 kg di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) Suahasil Nazara dan direktur Jenderal Kementerian Keuangan.

"Agenda rapat pada hari ini yaitu pembahasan subsidi energi," kata wakil ketua Banggar MH Said Abdullah, di DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Dalam rapat, Kepala BKF Suahasil menjelaskan tantangan paling utama dalam implementasi subsidi energi adalah penyaluran elpiji 3g.
"Pak Menteri ESDM sepakat dengan Komis VII bahwa tidak masalah untuk menambah volumenya asalkan yang menerima adalah yang berhak, jadi yang tidak berhak tidak boleh menerima," ujar dia.

Sebelumnya Komisi VII meminta pemerintah untuk menaikkan volume subsidi elpiji.

Menurut Komisi VII DPR RI, elpiji subsidi sulit dicari sehingga masyarakat mencari elpiji non subsidi, namun elpiji non subsidi harganya masih tinggi. Elpiji non subsidi sendiri harganya dapat terjangkau oleh masyarakat hanya ketika ada operasi pasar.

"Elpiji yang non PSO itu meningkat penjualannya hanya pada saat operasi pasar karena orang tidak ada lagi pakai yang subsidi saat ada operasi pasar. Tapi, operasi pasar yang dilakukan itu hanya efektif di kota-kota besar," ujar anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman.

Simak Video "Elpiji Melon Rencananya Tak Dijual Bebas, Apa Alasannya?"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/fdl)

Let's block ads! (Why?)