DPR Minta Pemerintah Naikkan Gaji Pokok TNI

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya, meminta pemerintah menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 2020. Usulan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020, dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja.

"Panja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, melalui kenaikan gaji pokok," ujar Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Kenaikan gaji TNI diperlukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Selain kenaikan gaji, DPR juga meminta pemerintah menyediakan rumah layak bagi TNI. "Dan memenuhi pemenuhan perumahan yang layak bagi TNI," jelas Hadi.

Lebih lanjut, politisi partai Demokrat tersebut juga meminta kegiatan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian, kesejahteraan dan mendorong penghematan fiskal melalui aspek aparatur, aspek efisiensi kualitas dan kredibilitas belanja program prioritas dan agenda strategis.

"Kedua, belanja pemeirntah pusat 2020 difokuskan agar efisien, produktif dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas fundemental perekonomian dan antsispasi ketidakpastian," jelasnya.

Dia juga merinci, fokus belanja pemerintah tahun depan harus mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermula, mampi mengakselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial, menciptakan birokrasi yang efisien dan melayani serta mempu mengantisipasi ketidakpastian.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Jokowi: Pemerintah Fokus Bangun Rumah ASN dan TNI-Polri

Jokowi Rapat Bareng Menteri Kabinet Kerja — Presiden Jokowi saat akan memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi mengatakan proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan pada 2018 agar segera dieksekusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Ratas digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu 7 November 2018.

Jokowi menegaskan pemerintah fokus pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik, layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu Prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, tujuan pembangunan rumah tersebut adalah menyejahterakan ASN, TNI, dan Polri. Sehingga nantinya mereka lebih konsetrasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

"Selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini," sambungnya.

Jokowi lantas meminta laporan dari bawahannya soal progres perencanaan pembangunan rumah untuk ASN, TNI, dan Polri selama ini.

"Aspek penyediaan lahan saya nanti minta laporan, kemudian hunian ini vertikal atau tidak. Kedua mengenai aksesibilitas ke tempat kerja dan kemudian juga berkaitan terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan menopang kawasan tersebut," jelas dia.

"Dan model pembiayaan seperti apa, bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, tapi modelnya seperti apa," pungkas Jokowi.

3 dari 3 halaman