Menteri PUPR: Kontraktor Asal China Memang Harus Diawasi Lebih Ketat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi tanggapan terkait imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berhati-hati menerima investasi dari China.

Berdasarkan pengalamannya, pihaknya memang harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan oleh China.

Adapun beberapa proyek ranah Kementerian PUPR yang turut ditangani oleh China antara lain Tol Solo-Ngawi-Kertosono, Tol Manado-Bitung, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Pengalaman kami ada di Tol Soker, itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Jadi kita harus cek di situ," serunya di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Dia pun lantas membandingkan proses pengawasan proyek yang dilakukan oleh China dan Jepang. Menurutnya, Jepang bisa menjadi tolak ukur yang lebih baik dari apa yang China lakukan.

"Jepang itu disiplin dan commited betul dengan apa yang sudah disetujui. Kalau china ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya dibiasakan lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," paparnya.

"Coba ini MRT. Pelaksana konstruksinya sama, Wijaya Karya juga, Hutama Karya juga. Hasilnya berbeda, karena pengawasan dari Jepang," dia menandaskan.

Let's block ads! (Why?)