Uji Coba Kartu Subsidi LPG 3 Kg Dilakukan Setelah Pemilu - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran LPG 3 kg subsidi menggunakan kartu setelah pemilu nanti.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilaniaf Hisjam menuturkan, hal tersebut dilakukan agar lebih efektif saat uji coba.

"Ya tunggu stabil dulu lah. Karena tidak efektif kalau (uji coba) sekarang, nanti dianggap kampanye, atau pergerakan, atau apa. Kan sensititif," ujar Rizwi saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Lebih lanjut, Rizwi menjelaskan, harga LPG 3 kg sudah sesuai harga keekonomian. Selisih harga akan ditransfer pemerintah melalui kartu bantuan yang terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya.

"Jadi masing-masing kementerian/lembaga tidak boleh bikin kartu sendiri. Pak Presiden Jokowi (Joko Widodo) maunya dalam satu kartu itu diintegrasikan semuanya," tambah Rizwi.

Selain itu, ia menjelaskan, dengan skema subsidi melalui kartu ini, subsidi tidak dikenakan pada harga. Misalnya, ia mencontohkan, sekarang LPG 3 kg dijual Rp 15.000 disubsidi pemerintah, selisihnya dibayar pemerintah.

Kalau dengan kartu nanti, harga LPG semua sama sebesar Rp 30.000 seluruh Indonesia, namun selisih harganya, supaya daya beli masyarakat terjaga, akan ditransfer ke saldo kartu.

"Jadi masyarakat punya saldo, tetap beli Rp 15.000, dan Rp 15.000 sisanya udah dimasukan pemerintah ke saldo kartu," tutur Rizwi.

"Kalau sekarang kan subsidi di harga LPG, orang yang dapat subsidi tidak tertentu kan orangnya. (Nanti) kalau masyarakat sudah terdaftar di situ boleh dapat subsidi, kalau tidak terdaftar di data terpadu ya tidak dibantu pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengusulkan pemberian subsidi langsung untuk LPG 3 Kg, seperti skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipopulerkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu.

"Kami sangat mendorong subsidinya ini subsidi langsung. Apakah Pertamina yang ditunjuk ini pasti akan sangat senang sekali. Ini solusi jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, akan ditertibkan pangkalan yang tidak punya nomor keagenan, tidak boleh jual LPG subsidi," ujar Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Ia melanjutkan usulan ini sedang dibahas pemerintah. "LPG 3 kg ini diberikan subsidi langsung. Diberikan sebagai program ke kartu, LPG 3 kg dan 12 kg, jadi harga per kg yang sama. Jadi penerima subsidi ini betul-betul tepat sasaran," terangnya.

Ia pun menambahkan, "Ini bukan soal distribusi semata, karena distribusi ini sulit sekali. Ini beda dengan subsidi tarif kereta Jabodetabek, yang pakai kartu tapping di gate, kalau tidak punya kartu tidak bisa naik kereta. Tapi kalau tabung LPG ini bisa pindah, barang bergerak, jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa jalan," pungkas Jonan. (hps/hps)

Let's block ads! (Why?)