Diskriminasi Sawit, Indonesia Ancam Seret Uni Eropa ke WTO

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi ekspor CPO senilai USD 17,89 miliar pada tahun 2018. Industri ini berkontribusi hingga 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Industri sawit juga menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 4 juta petani kelapa sawit di dalamnya. Selain itu, kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta kiloliter, yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak tahun 2015.

"Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030," kata Darmin, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Namun, sejak 13 Maret 2019 lalu, berdasarkan kebijakan UE, Komisi Eropa mengeluarkan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change). Sementara minyak kedelai asal Amerika Serikat tidak dimasukan dalam kategori tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, Darmin menyampaikan posisi keras Pemerintah Indonesia untuk menentang konsep Delegated Act RED II oleh Komisi Eropa yang diskriminatif tersebut.

"Kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi, dengan cara cara proteksionisme terselubung lalu ditransform menjadi terminologi yang ujungnya diskrimiatif," tegasnya.

Darmin pun menyatakan, pemerintah akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika diskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia diteruskan.

"Kita tidak mau menjelaskan rinci sekarang, tapi pertama yang kita lakukan setelah kita berusaha mengingatkan jangan teruskan, kalau dia teruskan dan Parlemen Eropa memutuskan minggu depan atau 2 bulan lagi, kita akan bawa ke WTO, karena itu forumnya untuk bertengkar. Ini ada apa kok soybean oil dari AS low risk, pembahasannya bagaimana. Kok tiba-tiba CPO yang high risk," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)