Mendes Eko: Dana Desa Dongkrak Pendapatan Perkapita di Desa 50 Persen - Gatra

Jakarta, Gatra.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa dengan kucuran dana desa, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya, dalam waktu empat tahun terakhir.

“Desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Posyandu, Pasar, Bumdes, dan Embung. Desa juga mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa,” katanya dalam rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2019, di Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah Ancol Jakarta Baycity, Jakarta Utara, Jumat (1/2).

Mendes Eko menjelaskan, pembangunan ini memberikan dampak positif dimana kemiskinan di desa rate penurunannya tidak kalah dengan rate penurunan di kota, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dari pada di kota, dan angka pengangguran di desa juga lebih kecil jauh dari pada di kota.

“Pendapatan perkapita di desa naiknya hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. Juga angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir,”katanya.

Eko juga mengungkapkan bahwa dalam Program Kerja 2019 dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019, kementeriannya ditargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019.

“Menurut sensus potensi desa yang diselenggarakan oleh BPS pada 2018 lalu, ada 6.500 desa yang telah dientaskan. Selain itu, dari target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” katanya.

Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT, mengungkapkan bahwa rapat kerja teknis ini memfokuskan wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap pada tahun ini dan 5 tahun ke depan.

“Fokus dan lokus ini perlu kami pertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. Jadi ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Nawacita untuk melakukan pembangunan dari pinggiran,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, mengatakan, Ditjen PDTu berperan sangat penting sebagai penajaman fungsi pemerintahan yang berkoordinasi dengan Kementerian lain khususnya terkait dengan pembangunan dan pengembangan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik tertentu.

“Data dan program kerja PDTu dapat menjadi landasan untuk melakukan intervensi dan pembangunan pada daerah-daerah tertentu secara lebih efektif, yang bisa ditindaklanjuti kementerian lain,” katanya.

Anthony Djafar

Let's block ads! (Why?)