Patungan Subsidi Siswa SMA/SMK Negeri | indopos.co.id - Indopos

NDOPOS.CO.ID - Para orang tua siswa SMA/SMK negeri terutama warga miskin bakal tersenyum. Pasalnya, meski pengelolaan SMA/SMK negeri di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, tapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah menyediakan anggaran subsidi siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya.

Tak tanggung-tanggung, subsidi untuk warga Kota Bekasi yang sekolah di SMA/SMK negeri yang disiapkan APBD 2019 mencapai Rp 69 miliar. Seperti diketahui, sejak SMA/SMK negeri dikelola Pemprov Jawa Barat pada awal 2017 lalu, beban masyarakat miskin di Kota Bekasi semakin besar.

Pasalnya, subsidi biaya sekolah di SMA/SMK negeri yang diberikan Pemprov Jawa Barat tidak sama dengan yang diberikan Pemkot Bekasi. Pasalnya, sejak beberapa tahun sebelumnya siswa yang duduk SMA/SMK negeri di Kota Bekasi tidak dipungut biaya alias gratis.

Namun, sejak kewenangan sekolah menengah atas negeri itu dikelola Pemprov Jawa Barat, mulai terjadi pungutan biaya. Dengan alasan kesepakatan komite sekolah, dipatok biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mulai Rp 150 ribu-Rp 250 ribu per bulan/siswa.

"Rencana pemberian bantuan subsidi itu sudah kami komunikasikan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tanggapannya positif,” terang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akhir pekan lalu, Sabtu (15/12).

"Sebenarnya, kata Rahmat juga, rencana Pemkot Bekasi menggratiskan biaya siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya sudah sejak setahun lalu digulirkan. Namun, Pemprov Jawa Barat memang belum bisa merealisasikan permintaan Pemkot Bekasi tersebut. Karena terkendala anggaran.

"Agar niat menggratiskan biaya SMA/SMK negeri itu bisa terealisasi, maka Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi sepakat patungan. Disesuaikan kesanggungpan keuangan daerahnya masing-masing,” jelasnya juga.

Rahmat menambahkan, proses perjanjian kerjasamanya subsidi siswa SMA/SMK negeri itu sedang dirumuskan antara kedua daerah tersebut. Namun, Pemkot Bekasi sudah mengalokasikan dana Rp 69 miliar dalam APBD 2019 untuk bantuan siswa sekolah menengah atas tersebut.

Rencanannya, kata Rahmat juga, masing-masing siswa akan diberikan subsidi biaya pendidikan Rp 150 ribu setiap bulan setiap siswa. Namun, apabila masih ada selisih biaya yang harus dikeluarkan, maka beban itu akan diberikan kepada orang tua siswa.

"Sekolah yang memungut SPP siswa SMA/SMK negeri di Kota Bekasi lebih dari Rp 150 ribu setiap bulan tidak banyak. Kebanyakan sekolah unggulan. Setelah kami hitung beban selisih biayanya setelah dapat subsidi dari pemerintah daerah (Pemkot Bekasi) pun tidak besar lagi,” katanya juga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Ali Fauzi berharap agar orang tua murid SMA/SMK negeri bersabar terkait adanya biaya SPP setiap bulan yang harus dibayarkan. Sebab, pihaknya tak bisa berbuat banyak lantaran kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri berada di bawah Pemprov Jawa Barat.

Meski begitu, kata Ali juga, pihak SMA/SMK negeri wajib mengajak dan melibatkan orang tua siswa saat bermusyawarah tentang besaran SPP. Sehingga, tidak ada reaksi negatif yang timbul terutama bagi siswa yang orangtuanya tak mampu di kemudian hari. (dny)