:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1164238/original/070121400_1457408004-20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto6.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta turun tangan untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global, seperti untuk komoditas sawit. Hal ini terkait dengan tindakan organisasi pemerhati lingkungan, Greenpeace, yang menghadang kapal tanker sawit di Teluk Cardiz, Spanyol.
Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno mengatakan, aksi penghadangan ini akan memberikan dampak negatif terhadap ekspor sawit Indonesia.
"Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/11/2018).
Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar USD 22,97 miliar atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar USD 11,83 miliar.
Benny menyebutkan kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu keberpihakan pemerintahan untuk memberikan tindakan tegas kepada organisasi semacam itu.
"Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace," kata dia.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3695553/pemerintah-harus-tangkal-kampanye-negatif-komoditas-sawitBagikan Berita Ini
0 Response to "Pemerintah Harus Tangkal Kampanye Negatif Komoditas Sawit"
Post a Comment