Politisi Gerindra: Jokowi Salah Sejak Awal Cabut Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai, pemerintahan Joko Widodo sudah salah sejak awal saat memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2014 lalu.

Akibatnya, menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi dilema. Menaikkan harga premium dengan risiko daya beli masyarakat menurun, atau mempertahankan harga premium dengan risiko Pertamina yang terus merugi.

"Ini memang sesunguhnya diawali kebijakan pemerintah yang keliru. Waktu kita tentang habis-habisan, tapi pemerintah tetap mencabut subsidi BBM," kata Gus Irawan saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Gus Irawan menyesalkan pemerintah tidak mengoreksi kesalahan ini sejak awal.

Pemerintah, kata dia, justru membuat kebijakan lain yang makin keliru. Salah satunya adalah dengan meminta Pertamina menyalurkan premium dengan harga yang tetap diatur oleh pemerintah.

"Karena mungkin, apakah malu, mestinya tidak perlu malu mengoreksi kebijakan keliru itu. Akhirnya diambil kebijakan yang menutupi kekeliruan itu dengan keliru-keliru yang baru," ucapnya.

Akibat kebijakan ini, Pertamina tidak bisa serta merta melepas harga premium kepada mekanisme pasar.

Pertamina mau tidak mau harus mensubsidi harga premium dengan menanggung kerugian.

"Pertamina sudah paparkan di komisi VII, bahwa setiap liter premium, Pertamina itu minus Rp 3000. Itu yang menanggungnya Pertamina sebagai koorporasi," kata Gus Irawan.

Gus Irawan mempertanyakan argumen Presiden Jokowi saat mencabut subsidi BBM pada 2014 lalu.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa pencabutan subsidi BBM untuk dialihkan ke sektor produktif sehingga bisa berdampak positif bagi perekonomian.

"Katanya bisa membuat ekonomi tumbuh meroket sampai 7 persen. Hari ini terjawab sudah, bahwa apa yang disampaikannya itu sesuatu yang tidak menjadi kenyataan. Ekonomi kita toh di angka 5 sampai 5,2 persen, sangat jauh dari yang dijanjikan 7 persen itu," ucap Gus Irawan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebelumnya menyebut, sesuai arahan Presiden, premium akan naik pada Rabu (10/10/2018), paling cepat pukul 18.00 WIB.

Namun tak sampai satu jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Menurut dia, Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil.

Let's block ads! (Why?)