Pemerintah Cari Solusi Bangun Fasilitas Militer di Bandara Batam

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) berencana membangun landasan udara di Batam, Kepaulauan Riau. Untuk pembanunan ini dibutuhkan lahan di sekitar Bandara Hang Nadim, Batam untuk membangun shelter pesawat militer, apron, serta ruangan untuk crew, teknisi, maupun kantor operasional.

Rencana pembangunan fasilitas militer ini pun dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

BERITA TERKAIT +

Wiranto menyatakan, perlu solusi yang tepat untuk pembangunan tersebut juga tak menggagu kepentingan penerbangan sipil yang terdapat di Bandara Hang Nadim.

"Di satu sisi, kepentingan umum jangan diabaikan, tapi di sisi lain kepentingan TNI yang berhubungan dengan keamanan masyarakat jangan diabaikan. Perlu ada solusi yang bijak, yang tidak melanggar UU, solusi yang tidak merugikan kepentingan nasional dan juga kepentingan TNI," jelasnya di Gedung kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Dia menegaskan, perlu adanya rapat lanjutan untuk bisa memutuskan solusi yang tepat dalam pembangunan tersebut. "Akan ada rapat lanjutan, karena kita enggak boleh melanggar UU, jika ada revisi UU maka kita menghormati itu," jelas dia.

Sementara itu, Kepala BP Batam Lukita menyatakan, TNI memang meminta untuk terdapat pembangunan fasilitas pendukung militer di Bandara Hang Nadim, oleh sebab itu juga perlu adanya pertimbangan dari Kementerian Perhubungan sebagai otoritas perhubungan.

Adapun status Bandara Hang Nadim saat ini menjadi bandara alternatif bagi negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di mana pembangunan landasan militer ini dikhawatirkan mengganggu penerbangan komersil. sebab bandara tersebut dinilai mendorong perekonomian.

"Ini kan satu bandara yang selama ini dilihatnya sebagai penerbangan bandara yang ditujukkan mendorong ekonomi, namun sekarang lebih ingin didudukkan supaya fasilitas (militer) lebih komplit, namun meskipun hanya seperti itu tetap perlu pandangan dari pihak yang lain, tetap harus didengarkan sebelum jadi suatu keputusan," paparnya.

(Feb)

(rhs)

Let's block ads! (Why?)