PUPR Masih Tunggu Data Rumah yang Rusak Akibat Gempa Lombok

JAKARTA - Nusa Tenggara Barat (NTB) diguncang gempa bumi pada Minggu 5 Agustus 2018. Akibat peristiwa tersebut sejumlah bangunan dan rumah warga dilaporkan rusak.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Khalawi Abdul Hamid mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Hal tersebut untuk mengetahui berapa persisnya jumlah rumah yang rusak akibat gempa.

BERITA TERKAIT +

"Datanya masih dihitung teman-teman di lapangan," ujarnya saat ditemui di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Korban Gempa di NTB Terus Bertambah, Data Sementara BNPB: 98 Orang Meninggal Dunia

Dari data tersebut, lanjut Khalawi, pihaknya baru bisa memutuskan apakah rumah yang rusak itu akan dibangun ulang atau hanya perbaikan-perbaikan saja. Namun, semuanya tergantung bagaimana keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebab, dana dan kebijakannya berada ditangan BNPB. Sedangkan Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun atau memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa tersebut.

Korban Gempa di NTB Terus Bertambah, Data Sementara BNPB: 98 Orang Meninggal Dunia

"Gempa saya belum dapet datanya, apakah yang kita bangun rusak, tapi itu kan force majeure ya, force majeure kan kita tentu akan melakukan revitalisasi perbaikanlah, kita kebijakannya nanti dari secara nasional di bawah komando BNPB, kita melihat kita melakukan apa. Uangnya dari BNPB, kita yang membangun," jelasnya.

Mengenai kemungkinan menggunakan stimulus berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dirinya masih belum bisa menyebutkan. Sebab menurutnya, bicara tentang bencana alam sangat berbeda dengan program tahunan tersebut.

"‎Itu kan memang sudah setiap tahun programnya tapi untuk bencana ini kan memang beda, force majeur nanti urusannya BNPB bagaimana," jelasnya.

(feb)

(rhs)

Let's block ads! (Why?)