Sri Mulyani Pastikan Freeport Laksanakan Empat Poin Kesepakatan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis bisa menyelesaikan kesepakatan untuk pengambilan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI), meski banyak pihak meragukan perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) bakal tepat janji. Menurutnya sudah ada empat poin kesepakatan yang menjadi pegangan buat pemerintah.

"Kalau tidak 51%, berarti empat komponen kesepakatan nggak tercapai. 51% itu treshold kita majority," tegas Sri Mulyani di Jakarta, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Sebagai informasi, Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) diyakini menjadi momentum yang menandai tuntasnya rangkaian perundingan antara Pemerintah dengan PTFI. Terdapat beberapa poin yang disepakati terkait soal divestasi 51% saham Freeport dan keberlangsungan kegiatan operasinya di Indonesia.

Tercatat empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi milestone pengembangan PTFI ke depan. Empat poin tersebut yakni, pertama, divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Poin kedua yaitu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya ketiga, stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya.

Terakhir yang menjadi poin keempat adalah Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerangkan PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

(akr)

Let's block ads! (Why?)