Sri Mulyani Berhasil Bujuk DPR Tak Ubah APBN 2018

JAKARTA, iNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah untuk tidak menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berhasil meyakinkan parlemen karena postur APBN cukup mengakomodasi perubahan asumsi makro.

Ketua Komisi XI DPR-RI sekaligus pimpinan rapat kerja Melchias Marcus Mekeng menuturkan, kondisi perekonomian Indonesia tidak dalam kondisi darurat atau lampu merah. Dengan begitu, pihaknya memutuskan menerima dan mahami keputusan pemerintah untuk tidak menyiapkan APBN-P 2018.

"Berdasarkan penjelasan pemerintah dapat memahami tidak adanya APBN-P 2018. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa simpulkan. Jadi ekonominya bukan lampu merah ya. Bisa disetujui ya," ujarnya menyudahi rapat kerja yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Makeng berharap dengan tidak adanya APBN-P, pemerintah bisa menjaga pengelolaan anggaran secara apik. Program-program yang bersifat untuk menyejahterakan masyarakat harus berjalan sesuai koridor atau tidak mengalami perubahan.

"Saya rasa kita bisa pahami semoga APBN bisa terjaga dengan baik," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya memastikan tidak menyiapkan APBN-P 2018 karena tidak ada deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan dan jumlah belanja negara. Sri Mulyani menuturkan, seluruh kebutuhan belanja yang sudah ada akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, ia menilai postur anggaran yang ada cukup memadai untuk menambah daftar belanja baru.

"Kami bahkan juga mengakomodasi beberapa tambahan belanja, seperti untuk Asian Games dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak," ucapnya.

Dari sisi penerimaan negara, Sri Mulyani optimistis hingga akhir tahun target dapat tercapai 100 persen. Dalam APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.

"Outlook-nya akhir tahun mencapai sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang APBN. Kombinasi antara pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) jumlahnya sesuai dengan pendapatan negara yang kami rencanakan pada tahun 2018," katanya. (Giri Hartomo)

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)