Sebanyak 50 Siswa Miskin di Depok Ditolak di SMP Negeri

SEDIKITNYA sebanyak 50 siswa miskin atau siswa dari keluarga tidak mampu ditolak bersekolah di sejumlah SMP Negeri di Kota Depok, atau tidak diterima dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP 2018 di Kota Depok.

Ke 50 orangtua siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu itu (KETM) mengadu ke Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok. Mereka tetap berharap anaknya dapat bersekolah di SMP Negeri di Kota Depok.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Roy Pangharapan kepada Warta Kota, Minggu (8/7/2018). "Ada sedikitnya 50 orangtua siswa miskin asal Depok yang anaknya tidak diterima di PPDB SMP tahun ini. Padahal kelengkapan syarat mereka jelas untuk masuk melalui jalur siswa tidak mampu atau jalur KETM. Bukan itu saja, bila dari syarat zonasi, tempat tinggal mereka sangat dekat dengan sekolah," kata Roy.

Karenanya Roy heran mengapa sekolah tetap tidak meloloskan ke 50 siswa dalam PPDB SMP 2018 ini. "Nama mereka tidak masuk sebagai siswa yang diterima di SMP Negeri dalam pengumuman seleksi Jumat lalu. Padahal kuota siswa miskin untuk Depok ini adalah 20 persen di tiap sekolah. Jadi saya heran juga kenapa sekolah tidak menerima mereka," kata Roy.

Bahkan kata Roy, siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga tidak diterima pihak sekolah. Padahal kepemilikan KIP menandakan siswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.

"Jika alasannya zonasi, juga tidak masuk akal. Sebab ada siswa miskin yang jarak rumahnya dengan sekolah hanya 100 meter, juga tidak diterima" tambah Roy.

Menurutnya dari 50 siswa miskin yang ditolak di sejumlah SMP Negeri di Depok itu, jarak rumah dengan sekolah rata-rata cukup dekat. "Yang terdekat 100 meter. Dan yang terjauh 2 Km, ini pun karena sekolah negeri terdekat dengan mereka ya hanya itu, yang jaraknya 2 Km dengan rumah mereka," kata Roy.

Untuk mengatasinya Roy mengaku sudah menjelaskan ke para orangtua siswa tak mampu untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Dari sana diharapkan orangtua siswa tidak dikenai uang pangkal dan uang SPP bulanan.

"Tapi mayoritas, mereka ingin sekolah negeri. Karena itu hak mereka sebagai warga miskin, dan agar subsidi tepat sasaran," kata Roy.(bum)

Let's block ads! (Why?)