Mendes Sebut Dana Desa Sebagian Besar untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan awalnya fokus dana desa pada pembangunan infrastruktur.

Hal itu karena masih ada 20.000 desa tertinggal yang masih membutuhkan infrastruktur untuk kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

"Impact-nya, penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia sudah mencapai single digit yaitu 9,82 persen. Terjadi penurunan 1,8 juta, 1,2 juta jiwa di desa-desa. Bagi desa-desa yang sudah kuat infrastrukturnya, dana desa pakai untuk pemberdayaan ekonomi, misalnya perbesar BUMDesnya," pesannya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/7/2018).

Dia pun berpesan untuk mempercepat penggunaan dana desa karena akan meningkatkan ekonomi desa. "Baru 2/3 dari kabupaten yang sudah menyalurkan dana desanya, mohon dipercepat," tegasnya.

Dia mengatakan pada pencairan tahap II (24 T) ini, transfer dari rekening kas daerah ke desa tahap 1 sebanyak 96,88%, tahap II sebanyak 38,97%.

Dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2015, dana desa dikucurkan ke desa sebanyak Rp 187 triliun.

Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pun berpesan penggunaannya harus tepat sasaran. "Target dana desa adalah pemerataan. Aparatur desa harus fokus dalam pembangunan dari dana desa," kata Jokowi.

Hal itu dia sampaikan pada acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Gedung Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Rabu (25/7).

Jokowi menilai target pemerataan tersebut agar tidak ada ketimpangan antara desa kota.

"Harus tepat sasaran. Jangan dana desa itu diecer-ecer. Satu tahun fokus," tegasnya. Jokowi pun memberikan contoh penggunaan dana desa, misalnya untuk pembiayaan jalan desa.

"Sudah di situ saja, setahun pembangunan jalan desa (infrastruktur), jangan diecer-ecer karena hasilnya akan tidak jelas dan tidak terlihat. Lihat contohnya APBN, tahun ini fokus infrastruktur, tahun depan peningkatan SDM, jadi jelas," tuturnya.

Jokowi juga menekankan dalam pemanfaatan dana desa harus tahu apa yang diperlukan di desa tersebut. Infrastruktur dalam bentuk jalan kampung, jalan desa, jalan produksi akses pertanian, perbaikan irigasi, atau untuk lahan lebih produktif.

"Saya hanya titip setelah desa mendapatkan anggaran dana desa agar beli barang-barang materialnya di desa itu dan maksimal lingkup kecamatan agar perputaran uangnya ada di situ. Misalnya, 1 sak semen di kota harganya Rp 37 ribu, di desa Rp 40 ribu, belinya ya yang di desa," pesannya.

Dalam acara tersebut, presiden juga sempat berdialog dengan peserta dari aparatur desa yaitu kepala desa, salah satunya mengeluhkan tentang laporan SPJ yang dianggap sulit.

Selain itu, terkait masalah pajak yang tidak memiliki NPWP, tentang realisasi di lapangan dan perencanaan yang berbeda, dan lampiran SPJ yang tebal. "Saya sudah minta digampangkan Menteri Keuangan tentang laporan SPJ ini. Perencanaan pembangunan desa itu dimusyawarahkan, terbuka, transparan, berapa anggaran dana desa, kemudian pertanggungjawaban keuangan penting sekali karena uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan administrasi yang baik, pelaporan yang baik akan saya minta lebih disimpelkan dan disederhanakan ke Kemenkeu," janjinya.

Menurutnya, desa bisa menjadi pilar ekonomi nasional. Keseriusan dalam mengurusi desa bisa meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, juga ada stabilitas pangan. (mul/mpr)

Let's block ads! (Why?)