Kebijakan Praktis Diperlukan untuk Perkuat Daya Beli Masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan, sejumlah ancaman masalah ekonomi yang berpeluang muncul dalam satu tahun ke depan.

Sebab itu, pemerintahan Jokowi-JK perlu mengambil kebijakan-kebijakan jangka pendek, konkrit, dan praktis, namun langsung efektif memperkuat daya beli masyarakat.

“Ada ancaman potensi stagnasi pertumbuhan, pelemahan rupiah, kenaikkan inflasi, dan pelemahan daya beli, sebab itu, kami usulkan beberapa hal penting ke Bapak Presiden dan tim ekonomi beliau serta Bank Indonesia,” ujar Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya, Senin (2/7/2018).

Kebijakan itu misalnya menaikkan pendapatan para petani, terutama petani beras. “Kami usul Bulog beli gabah kering petani dengan harga Rp 3.700/kg. Jika ini dinaikkan Rp 1000-Rp 1.500/ kg maka akan sangat membantu daya beli para petani beras,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, peningkatan pendapatan masyarakat ini penting untuk mengantisipasi dampak amukan dolar atas rupiah, yang tentu membuat harga barang impor akan naik tajam. Sebab ketergantungan pasar domestik kepada produk-produk impor sangat tinggi.

Tingginya ancaman kenaikkan harga barang ini mesti dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. “Utamanya kalangan buruh, petani, dan lapisan bawah tadi,” ucap dia.

Rizal mengatakan, selain menaikkan pendapatan para petani, Presiden juga perlu menetapkan dan menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN). “Saat ini, di seluruh dunia hanya dua negara yang tidak punya UMN yaitu India dan Indonesia,” ucap dia.

Akibatnya, terjadi disparitas pendapatan buruh antar daerah. Pendapatan terendah yakni Jogyakarta sebesar Rp 1,4 juta/bulan dan yang tertinggi di Karawang, Jawa Barat sebesar Rp 4,7 juta per bulan. “Rasio adalah sekitar satu banding tiga (1:3). Sebaiknya, maksimum hanya 1:2,” ucap Rizal.

Mengatasi disparitas itu, pemerintah sebaiknya mengeluarkan UMN, yang saat ini belum ada di Indonesia. Dia mengatakan, UMN dapat menjadi senjata pamungkas Presiden untuk mengangkat upah buruh secara nasional. “Mantan Presiden Obama pernah menaikkan UMN beberapa kali dari US$ 5/jam menjadi US$ 7/jam dan terakhir menjadi US$ 9/hari,” usul Rizal.

Terkait waktunya, Rizal mengusulkan penetapan UMN sebelum bulan Agustus 2018 dengan besaran sekitar Rp 3, juta per bulan dan kemudian dipermulaan tahun 2019 sebesar Rp 3,6 juta/ bulan.

Let's block ads! (Why?)