Kajian Tarif Impor RI ke AS Bukan Ancaman Perang Dagang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menilai evaluasi insentif bebas tarif masuk untuk impor produk-produk (Generalized System of Preferences/GSP) asal Indonesia ke Amerika Serikat bukan ancaman perang dagang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan evaluasi GSP merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh pemerintah AS. Kebetulan, tahun ini, AS mengevaluasi kebijakan GSP di tiga negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain itu, secara geopolitik, Indonesia hanya menempati peringkat 17 sebagai mitra utama dagang AS. Meskipun, memang, neraca perdagangan Indonesia dengan AS membukukan surplus US$3,65 miliar sepanjang lima bulan pertama di tahun ini.

"Kami tidak melihat ini akan menjadi ancaman yang besar bagi Indonesia, kami komunikasi dan lakukan pembicaraan," ujarnya, Senin (9/7).

Meski begitu, ia mengakui tak seluruh produk ekspor Indonesia yang bisa memanfaatkan fasilitas GSP benar-benar menggunakan fasilitas GSP. Padahal, cakupan GSP cukup luas yakni 3.000 produk dari 13 ribu golongan impor yang dikenal pleh AS, dimana produk itu mendapat potongan bea masuk oleh AS. Artinya, ekspor dari RI cukup diuntungkan.

"Terhadap sektor yang belum memanfaatkan GSP, pemerintah akan sosialisasi terhadap produk yang masih di dalam GSP yang masih bisa dimanfaatkan untuk ekspor ke AS," imbuhnya.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan mengatakan AS akan tetap bekerja sama dengan Indonesia untuk mendorong perdagangan yang bebas, adil, dan saling menguntungkan untuk Indonesia.

"Tujuan kami adalah untuk meningkatkan perdagangan secara menyeluruh demi mewujudkan potensi penuh kemitraan strategis kita," jelas Donovan dikutip dari akun Twitter Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menuturkan evaluasi GSP atas produk Indonesia bukanlah petaka bagi kinerja perdagangan. Sebab, nyatanya, ekspor produk GSP hanya mencapai US$1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS pada 2016 lalu, yakni sebesar US$20 miliar.

Menurutnya, saat ini ada dua kajian yang dilakukan terkait GSP. Pertama, kajian terkait produk yang selama ini diberikan pemotongan bea masuk, dan kedua adalah kajian tahunannya.

Ia memastikan, kajian ini bukan untuk menakut-nakuti Indonesia. Shinta yakin, GSP memang harus dilakukan demi hubungan bilateral yang baik antar kedua negara. Apalagi, kedua negara sebetulnya mendapatkan manfaat dari pelaksanaan GSP.

Ia menilai GSP AS untuk Indonesia memungkinkan pelaku usaha AS, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan konsumen di AS untuk memperoleh barang konsumsi dan input produksi dengan harga terjangkau.

"Kami juga meyakini bahwa GSP AS untuk Indonesia juga mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat di AS," pungkasnya. (bir)

Let's block ads! (Why?)