Presiden Joko Widodo berjanji mengevaluasi hal itu agar lebih sederhana dan mudah dicek.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi usai mendengar keluhan Hari Wibawa, Kepala Desa Mleseh, Ceper, Klaten di acara ‘Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018’ di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (25/7).
Di depan Presiden, Hari menyatakan ada tiga hal yang seringkali dihadapi kepala desa dalam menyusun LPJ dana desa.
“Pertama masalah pajak dalam pembelian barang. Padahal tidak semua pemilik toko memiliki NPWP. Sehingga harga yang diberikan adalah harga jual pokok belum termasuk pajak,” jelasnya.
Karena belum ada hitungan pajak, kepala desa menyiasati hal itu dengan meminta nota kosong untuk diisi harga yang dikenai pajak. Namun langkah ini kerap dicurigai masyarakat sebagai upaya penggelembungan harga.
Menurut Hari, soal kedua LPJ dana desa adalah laporan yang begitu tebal dan rumit karena banyak lampiran yang harus disertakan.
Kondisi ini merepotkan administrasi, terlebih lagi penyusunan LPJ tidak pernah dianggarkan.
Ketiga, Hari mengatakan ada kendala berupa realisasi program yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Karena keterbatasan sumber daya manusia, perencanaan terkadang tidak sesuai dengan realisasi. Padahal sesuai petunjuk teknis yang disampaikan pendamping, antara rencana dan realisasi harus sama. Kami sering kesulitan dalam hal ini,” katanya.
Menanggapi keluhan ini, Presiden Jokowi berjanji mengevaluasi dan meminta kepada Kementerian Keuangan agar membuat skema laporan dana desa secara lebih sederhana dan mudah dicek.
“Hingga tahun keempat, dana desa yang disalurkan mencapai Rp187 trilyun. Angka yang sangat besar dalam sejarah anggaran kita. Karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran,” kata Presiden.
Menurut Jokowi, kepala desa harus memetakan prioritas pembangunan, seperti untuk jalan desa, jalan kampung, atau irigasi. Prioritas pembangunan akan meningkatkan produktivitas desa.
Presiden Jokowi meminta kepala desa untuk membelanjakan alokasi dana desa di wilayah desa dan tingkat kecamatan agar uang tidak mengalir ke kota.
Pesan ini harus disampaikan ke kepala desa agar memahami bahwa perputaran uang yang besar akan meningkatkan ekonomi.
“Di masa mendatang kita akan terus meningkatkan alokasi dana desa agar terjadi pemerataan di seluruh desa Indonesia, agar tidak terjadi ketimpangan dengan kota,” ujarnya.
Kepala desa juga diminta fokus dalam menggunakan dana desa. "Jangan sampai diecer-ecer," katanya.
Jokowi berharap setiap tahun ada fokus rencana pembangunan, kemudian berlanjut pada pembangunan berikutnya.
Menurut Jokowi, langkah ini telah diterapkan saat menyusun APBN yang selama lima tahun fokus pada infratruktur dan periode berikutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Ini yang terpenting. Dalam penyusunan laporan, semua harus hati-hati. Saya tidak ingin kepala desa yang hadir di sini nanti berurusan dengan aparat hukum karena LPJ tidak bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.
Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kades Keluhkan Rumitnya LPJ Dana Desa"
Post a Comment