Bela Prabowo, Fadli: Gerindra Selalu Jadi Korban Politik Sembako

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganjurkan masyarakat menerima sembako atau uang yang dibagi-bagikan saat kampanye oleh parpol atau calon peserta Pilkada. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengklarifikasi pernyataan ketua umumnya yang menjadi kontroversi tersebut.

"Maksudnya Pak Prabowo itu begini. Saya kira itu tidak perlu satu nalar yang terlalu tinggi ya untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu saja menolak yang namanya politik uang, politik sembako dan sebagainya. Tapi yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu misalnya ditawar-tawari semacam itu ya diterima tapi jangan mengubah pikiran," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Fadli mengatakan, hal itu bukan berarti Prabowo secara serta merta mendukung dilakukannya politik uang. Prabowo, katanya, tetap berpegang teguh bahwa masyarakat harus menolak jika terjadi suap sembako atau uang saat kampanye.

Baca Juga: Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjara

"Tapi kalau memang masyarakat itu memang merasa membutuhkan itu jangan menjadi kemudian itu vote buying. Jangan kemudian mengubah apa yang menjadi pilihan. Itu saya kira pernyataan retoris bukan artinya Pak Prabowo menganjurkan untuk menerima. Saya kira itu kurang nangkep apa yang dimaksud Pak Prabowo," ujarnya.

Fadli menegaskan, bagaimanapun politik uang tidak dibenarkan dalam kontestasi politik. Apalagi selama ini, menurut dia, Gerindra selalu menjadi korban dari politik uang di Indonesia.

"Kita selalu jadi korban dalam politik itu. Partai Gerindra adalah korban dari politik sembako, politik uang, dan Politik kecurangan selama bertahun-tahun ini," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR itu pun meminta masyarakat dan semua pihak untuk memahami dengan akal sehat pernyataan yang dimaksud oleh eks Danjen Kopassus itu. Prabowo tidak menganjurkan rakyat untuk menerima.

"Apalagi menganjurkan untuk melakukan. Tapi idealnya ya menolak. Tapi kalau tidak menolak ya misalnya dia tidak punya beras tidak punya apa ya terima aja, itu kan hak mereka juga. Yang harus diberi sanksi adalah yang melakukan politik yang politik sembako ini. Dan itu saya kira terjadi biasanya terafiliasi dengan kekuasaan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya menganjurkan masyarakat menerima sembako atau uang yang dibagi-bagikan saat kampanye oleh parpol ataupun calon peserta pilkada. Menurutnya, sembako dan uang itu sebenarnya berasal dari duit rakyat.

"Saudara-saudara, kita tidak bisa menyogok pemilih-pemilih. Kita tidak bisa bersaing kalau bagi-bagi sembako, ya memang tidak ada kemampuan," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu menuai kontroversi. Menurut Bawaslu, politik uang tak bisa dibenarkan. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipenjara. Sementara KPK menyebut politik uang merupakan indikasi calon kepala daerah akan melakukan korupsi saat menjabat.
(elz/elz)

Let's block ads! (Why?)