"Dampak ke kita masih pantau tapi kita terus lakukan langkah antisipatif. Tadi disampaikan bahwa tidak berpengaruh terhadap aliran orang/ barang/dana," ujar pelaksana tugas kepala BKF Kemenkeu Arif Baharudin dalam media briefing di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Untuk lalu lintas barang, Arif mengonfirmasi ada penurunan. Namun demikian, penurunan itu belum dapat dipastikan apakah lantaran siklus atau karena Covid-19. Kenapa?
"Di China bulan lalu ada tahun baru Imlek. Pada saat itu memang biasanya kegiatan perekonomian mereka menurun, ekspor impor juga menurun. Kita belum bisa menetapkan penurunan apakah siklus atau corona. Semoga cuma siklus nanti recover lagi," kata Arif.
Hal lain yang dilakukan pemerintah sebagai adalah tetap menjaga konsumsi masyarakat. Caranya dengan mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga terutama bantuan sosial, Program Keluarga Harapan, dan lain-lain.
"Jadi bansos sementara sampai sekarang yang dikeluarkan Rp 13,2 triliun memang lebih rendah dari sebelumnya. Namun Dana Desa jauh lebih baik. Dana Desa sampai saat ini Rp 565 miliar yang meningkat 263 persen dibanding 2019. Jumlah desa tersalurkan juga meningkat, yaitu 1.379 desa naik 56 persen dibanding 2019," ujar Arif.
Perincian bansos yang digelontorkan adalah sebagai berikut:
PKH: Rp 6,9 triliun
JKN-PBI: Rp 4 triliun
BPNT: Rp 2,3 triliun
"Kita juga nanti bicara dengan Kemenpar lebih detail lagi, menghidupkan kembali destinasi pariwisata. Kemenkeu support pariwisata. Ketiga mendorong percepat belanja padat karya yang kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja terutama belanja infrastruktur di pusat maupun daerah," kata Arif.
"Yang lain untuk menstimulan lebih baik mempercepat program KUR dan perluasan sasaran ada hal-hal yang kita lakukan menaikkan misal dari 6 juta ke 10 juta, plafon juga dinaikan, KUR tanpa agunan juga dinaikkan. Itu yang kita lakukan sebagai langkah antisipasi supaya konsumsi dan kegiatan ekonomi berjalan lebih baik," lanjutnya.
Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020), Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Antisipasi Dampak Perekonomian Global. Dalam pengantarnya, Jokowi menyoroti masalah belanja kementerian dan lembaga.
"Dalam situasi seperti yang kita alami sekarang ini kecepatan kita membelanjakan anggaran-anggaran yang ada di setiap kementerian seawal mungkin akan menjadi sebuah pengungkit," ujarnya.
Kepala negara menuturkan perekonomian global saat ini tidak ada dalam situasi yang bersahabat. Sebab, ada efek masif dari penyebaran virus corona yang baru, yaitu Coronavirus 2019-nCoV.
"Oleh sebab itu, sekali lagi saya harapkan sebelum Januari ini, sebelum Februari ini, belanja agar direalisasikan secepat-cepatnya di seluruh kementerian dan lembaga," kata Jokowi.
Secara khusus, eks Wali Kota Solo itu menyoroti kementerian yang memiliki anggaran besar macam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pun Kementerian Sosial yang memiliki anggaran Program Keluarga Harapan (PKH).
"Saya juga berharap Dana Desa ini juga bisa langsung segera direalisasikan sehingga desa-desa, daya beli dan konsumsinya juga tidak akan terganggu," ujar Jokowi menegaskan.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Antisipasi Efek Corona ke Ekonomi RI: Dana Desa & PKH Dikebut - CNBC Indonesia"
Post a Comment