Dari Dana Desa Hidup Nelayan Latuhalat Ambon Berkecukupan | Ekonomi - Gatra

Ambon, Gatra.com- Di Kota Ambon, terdapat salah satu desa mandiri yang berhasil mengelola anggaran Dana Desa (DD). Desa/Negeri terbaik di Ibukota Provinsi Maluku itu adalah Latuhalat yang berada di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

DD Latuhalat sebesar Rp1,67 miliar. Dana ini dikelola secara mandiri dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan, yang merupakan karakteristik desa setempat. Tahun ini, dana itu juga dipakai untuk membangun gedung olahraga desa yang bakal menjadi icon.

Hal itu terungkap dalam kegiatan “Bacarita Deng Kemenkeu” atau berdiskusi dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang diprakarsai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Maluku. Kegiatan bertemakan "Pengelolaan dana desa dan pemberdayaan IKM Desa Latuhalat" ini berlangsung di Namalatu Beach, Desa Latuhalat, Kota Ambon, Sabtu (14/12/2019).

“Ada banyak masukan yang disampaikan masyarakat Latuhalat dan ini adalah gambaran dari masyarakat kita semua. Banyak harapan mereka untuk adanya peran pemerintah dalam memberikan suport kepada mereka,” ungkap kepala Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang, didampingi Kepala Kanwil Perbendaharaan Maluku Nur Faisal Ahmad, Asisten II Setda Maluku Frona Koedoeboen, Asissten II Sekretatiat Kota Ambon Roby Silooy serta perwakilan perbankan.

Dalam kegiatan diskusi pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masyarakat Latuhalat, Erwin mengaku pemerintah memiliki keterbatasan atau peran dalam mengakomodir harapan masyarakat.

“Nanti coba kami cari, mana masukan tadi yang merupakan tanggungjawab kita di sini dan langsung kita eksekusi, tapi kalau memang kaitannya dengan pemerintah pusat kita akan sampaikan supaya apa yang mereka harapkan misalnya berkaitan dengan besarnya dana desa bisa kita realisasikan,” jelasnya.

Latuhalat memberdayakan DD di bidang perikanan. Apakah hasil pemberdayaan mereka dapat diekspor ke mancanegara, kata Erwin, harus dilihat dari sisi kualitas ikan. Meski belum mengetahui hasil tangkap masyarakat nelayan Latuhalat, tapi Erwin mengaku pihaknya telah mendiskusikan mengenai ekspor logistik.

“Kalau ekspor, kita harus lihat dulu kualitasnya. Dan memang yang sekarang kita diskusikan adalah ekspor logistiknya. Karena kita tahu untuk ekspor yang paling penting adalah logistiknya. Ini kami juga dari pemerintah provinsi maupun kota sedang memikirkan bagaimana efektifitas dari logistik sehingga dana atau nilai jual yang diterima lebih tinggi oleh Latuhalat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Raja atau kepala Desa Latuhalat, Audy Salhuteru, mengaku, penerapan DD untuk tahun ini sudah mencapai 100 persen.

“Tahap satu, tahap dua sudah selesai, tahap tiga sudah selesai, tinggal pelaporan saja. Tinggal kita lihat faktur-faktur itu semua sudah selesai,” ujarnya.

Menurutnya, prioritas DD sejak tahun kemarin adalah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan. Pemberdayaan masyarakat nelayan pada perikanan Tuna menjadi primadona di negeri tersebut.

“Saat ini kita masih fokus di perikanan karena dia punya kita punya primadona di Negeri Latuhalat ini terutama Tuna dengan gedung olahraga sebagai kita punya icon,” terangnya.

Salhuteru mengaku, hasil perikanan Tuna telah memiliki pemesan atau pasar sendiri. Sejak tahun lalu hingga saat ini, hasil pertumbuhan ekonomi di Latuhalat berubah drastis dan bisa ukur.

“Kalau kita di Kristen itu di gereja. Kalau jemaat Latuhalat dengan Waimahu itu 1 bulan bisa hampir Rp400 juta,” ujarnya.

Ratusan juta rupiah per bulan tersebut, kata dia, adalah 10% dari penghasilan. Ada juga gereja atau jemaat saudara yang juga membeli, namun hal itu tapi tidak masuk dalam hitungan. “Jadi uang berputar sekitar itu (Rp400 juta) dalam 1 bulan. Kami juga sudah ada BUMDES,” ujarnya.

Menurutnya, bila dibanding tahun 2018, tahun ini terjadi perubahan atau peningkatan total. Dari hasil pemberdayaan masyarakat tersebut, nelaesa Latuhalat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

“Pendapatan itu anak-anak bisa sekolah, ada yang tembus polisi, bahkan ada nelayan-nelayan di sini punya rumah seperti istana, dia hidup sejahtera,” pungkasnya.

Negeri Latuhalat merupakan desa terbaik dalam pengelolaan DD di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon menilai Latuhalat sebagai desa mandiri, selain tidak adanya pengaduan masyarakat, juga ketepatannya dalam menyampaikan dokumen-dokumen untuk pencairan dana desa.

“Untuk memilih desa terbaik ini semata mata untuk memicu para kepala desa untuk keluar dari kondisi 2017 pada waktu itu. Sehingga indikatornya relatif sederhana. Antara lain ketepatan desa dalam menyampaikan dokumen-dokumen untuk pencairan dana desa. Yang kedua tidak ada pengaduan masyarakat yang signifikan baik melalui media maupun lembaga terkait misalnya kami selaku Dinas PPMD maupun inspektorat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon Rulien Purmiasa.

Selain itu, dia menyebutkan, penerapan sistem keuangan desa Latuhalat sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan DD berbasis sistem keuangan desa yang didesain Kementerian Dalam Negeri, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) juga sudah teraplikasi di desa Latuhalat secara baik.

“Jadi indikator itu sederhana saja dan itu memicu dan bahwa pada hari kami menemukan kemajuan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah jauh lebih baik walaupun belum pada titik optimal yang kita semua harapkan. Dan memang Latuhalat seperti itu,” tutupnya.

Reporter: Chen Toisuta
Editor: Zairin Salampessy

Let's block ads! (Why?)